TIMIKA, Koranpapua.id- Pengelolaan keuangan oleh pemerintah distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan.
Pasalnya, anggaran cukup besar yang digelontorkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke kampung, tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika yang sampai saat ini masih terbilang cukup tinggi.
Terkait dengan persoalan ini, Valentinus S. Sumito, Pj Bupati Mimika kepada koranpapua.id, Rabu 30 Oktober 2024 mengatakan, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kondisi pengelolaan keuangan di kampung yang kurang optimal, sehingga butuh perhatian khusus.
“Bukan hanya di Mimika tetapi di seluruh Papua. Karena kebetulan saya pernah di pusat menangani itu, jadi saya tau betul kondisinya,” ujar Valentinus.
Valentinus menyampaikan, setelah melihat kondisi kehidupan masyarakat kampung yang masih jauh dari sejahtera, dirinya pernah memberikan peringatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).
Kepada kepala dinas dan semua staf di DPMK Mimika, diperingatkan untuk segera melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan di semua kampung.
“Kedepan kita masuk di 2025, kita tata dengan baik. Karena saya yakin semua ini karena tidak pengawasan dan pendampingan yang baik, secara khusus dalam penggunaaan dana kampung,” pungkas Valentinus.
Ia menilai kinerja pendamping desa sangat dibutuhkan dalam kondisi ini.
“Jadi jangan sampai pendamping desa tidak bekerja malah orang lain yang ditunjuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ini yang perlu diperbaiki,” pungkas Valentinus.
Petrus Yumte, Pj Sekda Mimika juga mengkritik pengelolaan dana-dana yang dikuncurkan pemerintah pusat dan daerah ke kampung-kampung.
Di hadapan para kepala distrik dan puluhan kepala kampung yang hadir dalam kegiatan Penyusunan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung, Selasa 29 Oktober 2024, Petrus mengatakan kondisi saat ini di Mimika angka kemiskinan di kampung semakin bertambah, padahal dana yang diberikan ke setiap kampung cukup besar.
“Kita di Papua ini jumlah kepala keluarga sedikit. Untuk satu kampung berbeda dengan kampung yang ada di Jawa mungkin, tapi kenapa masyarakat susah terus,” tandas Petrus.
Petrus menyampaikan, dana yang mengalir ke kampung berasal dari berapa sumber, baik dari dana desa, dana sosial maupun padat karya.
Ia menilai kurang optimalnya pengelolaan yang dilakukan kepala kampung, sehingga anggaran yang diturunkan pemerintah belum berdampak positif kepada masyarakat.
“Ada dana desa dan dana-dana lain. Dengan uang yang begitu banyak sementara satu kampung di Mimika dengan jumlah KK diatas 50 sampai 100 KK. Habiskan miliaran itu, uang habis dimana itu,” tanya Petrus. (Redaksi)
