TIMIKA, Koranpapua.id- Mempercepat beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama PLN UP3 Timika melakukan survey ke lokasi yang akan dibangun gardu untuk pemasangan jaringan listrik, Kamis 20 Juni 2024.
PDU ini adalah tindaklanjut dari upaya DLH Mimika dalam pengelolaan dan penanganan sampah yang diadopsi dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Mahli J. Kbareke, Manajer PLN UP3 Timika bersama Frans Kambu, Kepala DLH Mimika didampingi Musa Paembonan, Kabid Persampahan turun langsung dalam survei tersebut.
Frans Kambu menjelaskan survei lokasi ini tujuannya untuk pembangunan gardu dan menghitung berapa banyak pemasangan tiang listrik guna dialirkan ke lokasi PDU sampah.
“Saya minta maaf kepada pimpinan daerah dan masyarakat Mimika atas keterlambatan melaksanakan kegiatan ini,” ujar Frans.
Meski demikian menurut Frans, keterlambatan kegiatan ini bukan sengaja, namun anggaran pemasangan jaringan listrik belum masuk dalam perencanaan, sehingga tidak diakomodir dalam DPA tahun 2024.
“Ini berhubungan dengan hal teknis sehingga DLH terus bekerja dengan melakukan perubahan. Saya berharap bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2024,” kata Frans.
Dijelaskan, untuk merealisasikan program ini, DLH sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PLN UP3 Timika.
“Mulai besok Jumat mereka sudah bekerja. Mereka juga minta supaya kita siapkan nomor induk supaya bisa langsung konek dengan instalasi di mesin,” jelas Frans.
Frans berharap pengerjaan gardu dan pemasangan jaringan secepatnya rampung, sehingga pada Juli 2024 sudah mulai beroperasi.
Dengan beroperasinya PDU, Frans sangat yakin menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus mata rantai persoalan sampah di kota Timika.
Hadirnya PDU menjadi jawaban bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah yang diyakini mampu membawa perubahan di kota ini.
Selain memutus mata rantai persoalan sampah, dengan pengelolaan sampah adopsi Banyumas, pemerintah dan masyarakat juga bisa mendapat cuan (baca= uang).
“Kita belum terlambat. Kita terus bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait karena ini sesuatu yang sifatnya teknis,” tandas Frans.
Frans sangat membutuhkan dukungan dan doa masyarakat Mimika agar PDU secepatnya beroperasi.
Kedepan Mimika bisa menjadi icon sebagai kabupaten penyangga dan sekaligus kabupaten pertama di Papua, yang mampu mengubah sampah organik dan anorganik menjadi cuan.
Sebagai dinas teknis yang berhubungan langsung dengan sampah, Frans sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk memberikan masukan maupun kritikan.
“Namun kritikan sifatnya konstruktif demi kepentingan kemajuan membangun daerah ini agar kedepan makin baik,” pungkasnya.
Ia berharap besar kedepan Mimika tidak saja dijuluki kota dollar, tetapi juga kota bebas sampah supaya bisa meraih sertifikat Adipura.
“Kami sudah koordinasi dengan DLH Provinsi Papua Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta petunjuk. Tangani yang sifatnya teknis tidak bisa hanya satu hari, tetapi butuh waktu panjang untuk proses,” timpalnya. (Redaksi)
