TIMIKA, Koranpapua.id – Bupati Mimika Johannes Rettob membuka Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu,15/11/2026. Ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan.
Dalam sambutannya, Rettob menekankan pentingnya sikap saling menghargai di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang. Menurutnya, keberagaman merupakan modal sosial untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan demokratis.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga kerukunan. Komitmen tersebut membutuhkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dorong Toleransi melalui Aksi Nyata
Rettob menegaskan, masyarakat perlu mempraktikkan toleransi dalam hubungan sosial, bukan sekadar membahasnya dalam forum pertemuan. Sikap saling menghormati dan kesediaan bekerja sama menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Ia berharap KKT II Mimika menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan membangun persaudaraan antardaerah. Selain bertukar pengalaman, peserta juga perlu merumuskan langkah konkret untuk menjaga kerukunan di wilayah masing-masing.
Bupati turut mengapresiasi SETARA Institute, peserta, tamu undangan, dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan konferensi.
Menurut Rettob, kepercayaan kepada Mimika sebagai tuan rumah membuka kesempatan untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat setempat yang beragam. Ia berharap peserta dapat mengenal pengalaman Mimika dalam membangun persaudaraan di tengah perbedaan.
Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah juga dapat memperluas kerja sama untuk memperkuat toleransi dan menjaga hubungan antarumat beragama.
SETARA Institute Tekankan Keterlibatan Semua Pihak
Dalam sesi berikutnya, Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang toleran.
Ia menjelaskan, Konferensi Kota Toleran memiliki cakupan yang melampaui wilayah administratif kota. Kabupaten, provinsi, dan masyarakat sipil juga memiliki peran dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis.
“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.
Dalam penjelasannya, Halili mengaitkan gagasan kota dengan nilai peradaban, kemajuan, dan kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, nilai tersebut sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menilai KKT menjadi ruang pertemuan bagi pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil. Para peserta dapat berbagi pengalaman serta praktik baik dalam mengelola keberagaman.
Namun, Halili berharap konferensi ini juga mendorong pemerintah daerah melahirkan prakarsa nyata. Dengan demikian, hasil pertemuan dapat mendukung pembangunan masyarakat yang toleran dan inklusif.
Merawat Harmoni dari Timur Indonesia
KKT II Tahun 2026 mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Melalui tema tersebut, konferensi di Mimika membuka ruang pembelajaran bersama mengenai dialog, kepemimpinan inklusif, dan kerja sama masyarakat.
Rettob berharap seluruh peserta memanfaatkan rangkaian kegiatan untuk memperkuat komitmen menjaga keberagaman. Sementara itu, Halili mendorong peserta membawa pengalaman dan gagasan dari konferensi menjadi langkah nyata di daerah masing-masing. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor : Marthen LL Moru
