TIMIKA, Koranpapua.id – Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, mendorong pemerintah daerah memperkuat toleransi melalui kebijakan inklusif dan pendidikan generasi muda. Ia menilai daerah memiliki peluang besar untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati keberagaman.
Halili menyampaikan pandangan tersebut dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Posisi tersebut memungkinkan pemerintah mengenali persoalan hubungan antarumat beragama, perlindungan kelompok minoritas, dan potensi diskriminasi.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengambil prakarsa nyata untuk menjaga kerukunan. Langkah tersebut membutuhkan komitmen pemimpin dalam menghadirkan kebijakan yang memberi ruang setara bagi seluruh masyarakat.
Perkuat Kepemimpinan dan Peran FKUB
Halili menjelaskan, penguatan toleransi membutuhkan keterlibatan pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha. Setiap pihak memiliki peran dalam menjaga hubungan sosial di tengah keberagaman.
Ia menyebut tiga pilar penting, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan ekonomi, dan kepemimpinan sosial. Ketiganya perlu berjalan beriringan agar pembangunan daerah turut memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan kerukunan masyarakat.
Selain itu, Halili menekankan pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurutnya, forum tersebut membantu memperkuat komunikasi lintas agama dan mempertemukan kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat sipil di Mimika dalam membangun hubungan yang harmonis. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberagaman di tingkat daerah.
Melalui KKT, berbagai pihak dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik. Pemerintah daerah kemudian dapat mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing.
Pendidikan Toleransi bagi Generasi Muda
Halili memberikan perhatian khusus pada pendidikan toleransi bagi generasi muda. Ia menilai pendidikan tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga persatuan bangsa.
Menurutnya, keluarga, sekolah, dan komunitas perlu menanamkan sikap saling menghormati sejak dini. Pendidikan toleransi juga perlu menjangkau ruang digital yang dekat dengan kehidupan anak muda.
Perkembangan teknologi informasi membuka kesempatan untuk memperluas komunikasi antarkelompok. Namun, generasi muda tetap membutuhkan pendidikan karakter dan pemahaman keberagaman agar mampu menggunakan media sosial secara bijak.
Halili berharap anak muda memahami perbedaan sekaligus mempraktikkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut mencakup keterbukaan, penghormatan terhadap keyakinan orang lain, dan hubungan sosial tanpa diskriminasi.
Mimika Jadi Ruang Pengembangan Prakarsa Daerah
Halili menilai perubahan regulasi nasional membutuhkan proses panjang. Karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan ruang yang tersedia untuk memperkuat toleransi melalui program dan kebijakan konkret.
Ia menyebut penyelenggaraan KKT II di Mimika sebagai kesempatan untuk mendorong inisiatif tersebut.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkap Halili.
Ia juga berharap dapat membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama untuk mendukung inisiatif positif dari daerah.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor dapat membantu pemerintah memperkuat perlindungan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Seluruh masyarakat perlu memperoleh hak yang setara dalam kehidupan sosial.
Halili berharap KKT II menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata yang dapat peserta terapkan di daerah masing-masing. Pengalaman Mimika dalam membangun dialog lintas iman juga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama.
Konferensi ini mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Halili menegaskan, toleransi mencakup lebih dari ketiadaan konflik. Masyarakat dan pemerintah perlu menjamin kesetaraan, menghormati perbedaan, serta mencegah diskriminasi agar setiap warga dapat hidup aman dan bermartabat. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor : Marthen LL Moru
