TIMIKA, Koranpapua.id – Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong menyambut kedatangan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, bersama sejumlah pimpinan daerah dari berbagai wilayah Indonesia di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Minggu (15/11/2026).
Kedatangan para pejabat tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Konferensi nasional ini mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
KKT ke-II menjadi wadah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah bersama dalam menjaga kerukunan dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
Salah satu agenda utama konferensi tersebut adalah Deklarasi Timika. Deklarasi ini diharapkan menjadi komitmen bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, mencegah diskriminasi, serta memperkuat kehidupan masyarakat yang inklusif.
Melalui deklarasi tersebut, nilai toleransi diharapkan tidak hanya menjadi wacana dalam forum nasional, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata di masing-masing daerah.
Selain Akmal Malik, sejumlah kepala daerah dan pejabat dari berbagai wilayah Indonesia juga tiba di Timika. Mereka di antaranya Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Wakil Wali Kota Sukabumi, dan Wali Kota Surakarta.
Turut hadir Kapolda Papua Tengah serta Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Papua Tengah.
Kehadiran para pimpinan daerah dengan latar belakang wilayah dan karakteristik masyarakat yang berbeda menjadi kesempatan untuk berbagi praktik baik dalam mengelola keberagaman, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta membangun kebijakan yang menjamin kesetaraan seluruh masyarakat.
Pengalaman dari masing-masing daerah diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat toleransi sekaligus mencegah konflik sosial yang dipicu perbedaan suku, agama, maupun budaya.
Pemilihan Mimika sebagai tuan rumah KKT ke-II memiliki makna tersendiri. Kabupaten di Provinsi Papua Tengah ini merupakan daerah dengan masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa yang beragam.
Kemajemukan tersebut menjadikan Mimika sebagai ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat yang hidup berdampingan. Dalam menjaga keharmonisan tersebut, peran pemerintah daerah, tokoh agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sangat penting.
Penyelenggaraan konferensi di Mimika juga menjadi momentum untuk memperkuat pesan bahwa toleransi dan persatuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh daerah, dari Indonesia bagian barat hingga timur.
Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari penyambutan peserta di bandara hingga transportasi dan akomodasi selama berada di Timika.
Melalui KKT ke-II Tahun 2026, diharapkan lahir kesepahaman dan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat.
Deklarasi Timika diharapkan menjadi pesan kuat bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan dalam membangun kehidupan bangsa yang damai, inklusif, dan saling menghargai. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
