TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyambut positif langkah Kejaksaan Negeri Mimika dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pengelolaan Dana Desa. Pendampingan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan serta terhindar dari persoalan hukum.
Kepala Distrik Wania, Ria N. Mandiwa, S.IP., menyampaikan apresiasi tersebut usai mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Mimika bersama sejumlah kepala kampung di wilayah Distrik Wania, Rabu 11 November 2026.
Menurut Ria, kegiatan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya pemerintah kampung di Distrik Wania mendapatkan sosialisasi sekaligus akses pendampingan langsung dari pihak kejaksaan.
Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa bukan perkara sederhana karena seluruh anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang memiliki mekanisme dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi.
“Ini baru pertama kali di Distrik Wania kami mendapatkan pendampingan langsung dari pihak kejaksaan. Bagi kami, pendampingan seperti ini sangat penting karena dalam bekerja kami mengelola uang negara yang seluruh tahapan dan aturannya sudah jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ujarnya.
Ria berharap, melalui kegiatan tersebut, para kepala kampung tidak hanya memahami kewajiban administrasi, tetapi juga mengetahui batasan serta prosedur hukum dalam menjalankan setiap program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah kampung selama ini berada dalam pengawasan berbagai lembaga, mulai dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat, hingga Aparat Penegak Hukum (APH).
Karena itu, menurutnya, pendampingan sejak awal sangat dibutuhkan agar apabila ditemukan kendala atau persoalan dalam pengelolaan anggaran, pemerintah kampung dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh dan tidak salah mengambil keputusan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Mimika karena melalui sosialisasi ini kami bisa mengetahui ke mana harus berkonsultasi apabila ada persoalan. Jadi, sebelum terjadi masalah, kami sudah memahami jalur dan mekanisme yang harus dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Ria menjelaskan, dalam sosialisasi tersebut pihak kejaksaan juga memberikan fasilitas berupa banner informasi dan nomor hotline yang dapat dimanfaatkan kepala kampung untuk memperoleh konsultasi maupun pendampingan hukum.
Namun, untuk mendapatkan pendampingan secara resmi, pemerintah kampung terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan melalui surat kepada pihak kejaksaan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia berharap fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh kepala kampung, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam berkonsultasi ketika menghadapi persoalan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa.
“Harapan kami, ke depan semua kepala kampung dapat bekerja dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan. Yang paling penting, pengelolaan Dana Desa harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas menyelesaikan administrasi dan laporan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ria juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata diukur dari selesainya laporan pertanggungjawaban, tetapi juga dari kesesuaian seluruh proses penggunaan anggaran serta manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah distrik, pemerintah kampung dan Kejaksaan Negeri Mimika terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan hukum.
Penulis: Ril Minggu
