TIMIKA, Koranpapua.id – Bupati Mimika Johannes Rettob mendesak 11 organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Keterlambatan penyampaian dokumen tersebut berpotensi menghambat pembahasan APBD 2027 yang ditargetkan harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Desakan itu disampaikan Rettob saat memimpin apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP3, Senin 9 November 2026.
Ia mengungkapkan, dari 77 OPD, termasuk distrik, baru 66 OPD yang mengembalikan format KUA. Artinya, masih ada 11 OPD yang belum memenuhi kewajiban tersebut.
“Dari 77 OPD yang ada termasuk distrik, baru kembali 66. Ada 11 OPD yang belum masukan, segera hari ini,” kata Rettob.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan tahapan pembahasan APBD 2027. Dokumen yang telah dikumpulkan harus segera diproses agar dapat dibahas dan diparipurnakan bersama DPRK Mimika.
“Kalau kita terlambat dari 30 November maka kita akan kena sanksi,” ujarnya.
Rettob meminta Kepala Bappeda segera mengidentifikasi 11 OPD yang belum menyerahkan dokumen tersebut dan menyampaikan daftarnya melalui grup komunikasi pimpinan OPD agar masing-masing perangkat daerah segera menindaklanjuti.
Di sisi lain, ia mengakui penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat belum sepenuhnya ditetapkan Kementerian Keuangan.
Karena itu, plafon anggaran yang digunakan OPD saat ini masih bersifat sementara. Meski demikian, Rettob meminta seluruh OPD tetap menyusun rencana anggaran berdasarkan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Jadi Bapak Ibu sekalian tulis, rencanakan sesuai dengan yang ada. Pasti banyak yang protes, kami dapat cuma sekian? Kami dapat sekian? Tidak apa-apa, buat dulu,” katanya.
Rettob bahkan memperkirakan APBD Mimika 2027 akan mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu, menurut dia, merupakan konsekuensi kebijakan anggaran pemerintah pusat, bukan karena keinginan pemerintah daerah.
“Jadi APBD kita ini akan turun drastis. Akan turun drastis bukan karena kemauan kita, tapi ini kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia meminta OPD tidak menunda penyusunan program dan anggaran hanya karena belum ada kepastian mengenai tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat.
Jika nantinya terdapat tambahan anggaran atau perubahan kebijakan fiskal, pemerintah daerah masih dapat melakukan penyesuaian terhadap rencana yang telah disusun. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
