TIMIKA, Koranpapua.id – Kabupaten Mimika mendapat alokasi 589 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tahun 2026. Program pemerintah pusat ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, mengatakan BSPS merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Setiap rumah penerima bantuan mendapat alokasi Rp40 juta. Dana tersebut dibagi untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp5 juta dan pembelian material bangunan sebesar Rp35 juta.
“Kalau satu rumah itu 40 juta, 40 juta. 5 jutanya untuk ongkos tukang, 35-nya itu untuk material,” kata Abriyanti Senin 9 November 2026.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut bukan untuk membangun rumah baru, melainkan memperbaiki atau merehabilitasi rumah yang sudah ada.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan Mimika hanya berperan memfasilitasi. Sementara verifikasi calon penerima hingga pelaksanaan pekerjaan ditangani langsung oleh balai perumahan.
Proses verifikasi dilakukan secara bertahap. Rumah yang telah selesai diverifikasi dapat langsung dikerjakan tanpa harus menunggu seluruh calon penerima lainnya selesai diverifikasi.
“Jadi ini bukan pekerjaan selesai di tahun ini. Tidak, dia berjalan tahun jamak,” ujarnya.
Untuk mekanisme penyaluran, calon penerima akan dibantu fasilitator membuka rekening. Dana bantuan selanjutnya disalurkan melalui rekening tersebut, dengan pembelian material dilakukan melalui transfer bank langsung ke toko bangunan.
Fasilitator juga mendampingi penerima dalam mencari tenaga tukang, menentukan kebutuhan material, serta menghitung biaya perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah.
Abriyanti mengakui, pelaksanaan program tersebut sempat mengalami keterlambatan. Salah satu kendalanya adalah kesulitan mendapatkan tenaga tukang yang bersedia mengerjakan rumah rehabilitasi.
Menurut dia, sebagian tukang lebih tertarik mengerjakan pembangunan rumah baru karena pekerjaan rehabilitasi membutuhkan proses yang lebih rumit.
“Kalau bangun baru mungkin lebih mudah. Tapi kalau rehab, mereka harus membongkar, kemudian memasang lagi dan membuat bagian yang baru. Jadi kesulitan teman-teman fasilitator adalah mendapatkan tukang yang mau mengerjakan,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait sebaran lokasi penerima bantuan, Abriyanti mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan dari balai perumahan. Sebab, proses verifikasi calon penerima sekaligus penentuan lokasi dilakukan langsung oleh balai.
“Lokasinya ini yang sampai dengan hari ini kita belum tahu karena yang melakukan verifikasi adalah teman-teman dari balai, bukan dari kami,” tutupnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
