TIMIKA, Koranpapua.id – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mimika mempertanyakan kepastian pembangunan gerai dan pengadaan kendaraan operasional Koperasi Desa (Kopdes) yang hingga kini belum terealisasi.
Ketua DPC APDESI Mimika, Norman Ditubun, mengatakan belum adanya fasilitas pendukung tersebut membuat pemerintah desa kesulitan menjalankan program Kopdes.
Ia membandingkan kondisi Mimika dengan sejumlah daerah lain yang disebut telah menerima kendaraan operasional dan mulai mengembangkan fasilitas koperasi.
“Jangankan kendaraan, gerai saja tak kunjung dibangun. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini?” ujar Norman di Timika.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memberatkan pemerintah desa karena alokasi dana desa tahun ini mengalami pemotongan cukup besar. Sementara itu, desa tetap dituntut mendukung pelaksanaan program Kopdes tanpa kepastian penyediaan sarana pendukung.
Norman meminta pemerintah pusat dan instansi teknis terkait menjelaskan penyebab keterlambatan pembangunan gerai serta penyaluran kendaraan operasional.
Ia juga mengungkapkan, Kopdes Nawaripi telah melengkapi dokumen persyaratan dan menjalin kerja sama dengan investor. Namun, koperasi tersebut belum dapat beroperasi maksimal karena pembukaan rekening masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
“Kami sudah memiliki kelengkapan dokumen, tetapi sampai hari ini operasional belum bisa berjalan karena kebijakan pusat belum terlaksana,” katanya.
Selain itu, Norman menyoroti belum adanya sosialisasi dari petugas pendamping Kopdes kepada APDESI Mimika. Padahal, pendampingan diperlukan agar pemerintah desa memahami mekanisme pembentukan hingga pengelolaan koperasi.
APDESI Mimika berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait jadwal pembangunan gerai, penyaluran kendaraan operasional, serta mekanisme pelaksanaan program Kopdes agar dapat berjalan sesuai ketentuan.
(*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
