TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah daerah se-Tanah Papua memverifikasi kebutuhan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan setiap wilayah terdata dengan jelas sehingga bantuan dapat disiapkan dan didistribusikan lebih cepat saat bencana terjadi.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat Bencana Se-Tanah Papua yang digelar di Timika, Rabu 23 September 2026.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau mengatakan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana perlu terus diperkuat oleh pemerintah daerah di Tanah Papua.
Kondisi geografis Tanah Papua kata dia memiliki risiko terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Karena itu, penanganannya membutuhkan sistem yang mampu bergerak cepat dan terkoordinasi.
“Dalam setiap kejadian bencana, logistik, dukungan tanggap darurat dan penyediaan tempat sementara menjadi faktor penentu dalam proses respons awal dan keselamatan korban terdampak,” demikian sambutan Gubernur Papua Tengah.
Pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antarpihak. Pendataan kebutuhan, komunikasi, pertukaran informasi hingga distribusi bantuan harus berjalan dalam satu koordinasi agar keputusan saat keadaan darurat dapat diambil berdasarkan data yang tersedia.
Plt Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded, mengatakan kesiapan logistik dan peralatan menjadi salah satu kunci agar penanganan bencana bisa dilakukan dengan cepat.
“Penanganan bencana yang cepat, tepat dan terpadu sangat bergantung pada kesiapan logistik dan peralatan. Pengelolaan logistik yang efektif memerlukan perencanaan berbasis data yang akurat,” kata Agustina.
Menurutya, verifikasi data diperlukan untuk mengetahui jenis, jumlah dan kebutuhan yang paling mendesak di setiap wilayah. Dengan data yang akurat, bantuan dapat disiapkan sesuai kondisi di lapangan dan risiko tumpang tindih distribusi bisa diminimalkan.
Koordinasi juga mencakup seluruh proses pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan pengadaan, penyimpanan, mobilisasi hingga distribusi kepada masyarakat terdampak.
Rapat tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, BPBD, DPRK, organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, pihak swasta, kepala distrik, kepala kelurahan serta narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Papua.
Selain kesiapan logistik, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, sarana dan prasarana penanganan bencana. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu pemerintah memantau kebutuhan dan ketersediaan logistik dengan lebih cepat.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan tersedianya data kebutuhan logistik dan peralatan yang jelas dan terukur. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan pengadaan, penyimpanan, mobilisasi hingga distribusi bantuan ketika bencana terjadi. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
