JAKARTA, Koranpapua.id – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI), mulai mengevaluasi sistem pelayanan dan pembiayaan pasien rujukan di tengah penyesuaian anggaran kesehatan.
Langkah tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Primaya Hospital PGI Cikini, Jakarta, pada 11 November 2026. Evaluasi mencakup kualitas pelayanan medis, mekanisme pendampingan pasien, efektivitas rujukan, hingga penggunaan anggaran.
Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi Kesehatan YPMAK, Riana Wadibar, mengatakan pengetatan anggaran mendorong optimalisasi skema Coordination of Benefit (CoB) BPJS Kesehatan agar pembiayaan pasien lebih efisien.
“Dengan anggaran yang lebih terbatas, kami harus mencari cara berbeda agar pasien yang memang membutuhkan rujukan tetap bisa dilayani,” jelas Riana.
Melalui skema CoB, pembiayaan yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan dioptimalkan terlebih dahulu, sedangkan kebutuhan medis yang tidak ditanggung BPJS dapat dibantu YPMAK sesuai ketentuan.
YPMAK juga mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah rumah sakit pemerintah sebagai alternatif untuk memperluas jaringan fasilitas kesehatan rujukan.
Dalam evaluasi tersebut, tercatat 13 pasien YPMAK telah mendapatkan pelayanan di Primaya Hospital PGI Cikini hingga November 2026. Sebanyak 12 pasien dinyatakan sembuh dan satu pasien meninggal dunia.
Dari jumlah tersebut, tiga pasien menggunakan skema CoB BPJS Kesehatan, satu pasien merupakan karyawan, dan sembilan lainnya berasal dari kelompok mitra.
Sementara itu, realisasi anggaran pelayanan pasien rujukan di rumah sakit tersebut mencapai Rp7 miliar pada 2024, meningkat menjadi Rp10 miliar pada 2025, dan tercatat Rp1,6 miliar pada 2026.
Riana mengatakan evaluasi juga membahas tiga aspek pembenahan sistem rujukan, yakni pelayanan kedatangan pasien di Jakarta, proses kepulangan pasien, serta penyusunan clinical pathway atau standar alur pelayanan klinis.
Pembenahan tersebut mencakup layanan penjemputan di bandara, pendampingan pasien, penyediaan tempat tinggal sementara, koordinasi kepulangan, serta informasi perkembangan kondisi pasien secara berkala kepada YPMAK.
Selain itu, penyusunan standar pelayanan klinis diharapkan membantu memperkirakan kebutuhan tindakan medis, lama perawatan, dan biaya pengobatan secara lebih terukur.
Direktur Primaya Hospital PGI Cikini, dr. Runy Hermawan, menyatakan pihaknya memahami kondisi dan kebutuhan YPMAK serta berkomitmen mempertahankan kualitas pelayanan bagi pasien rujukan.
“Kami berharap dapat semaksimal mungkin melayani pasien YPMAK. Kami sangat memahami kondisi YPMAK, tetapi kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang dirujuk,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah penyakit yang membutuhkan rujukan ke luar Mimika juga menjadi perhatian, di antaranya kanker, penyakit ortopedi akibat kecelakaan maupun konflik, penyakit jantung, serta gangguan kesehatan mata.
Melalui evaluasi ini, YPMAK berharap penyesuaian anggaran tidak mengurangi akses masyarakat Amungme dan Kamoro terhadap pelayanan kesehatan lanjutan. Optimalisasi BPJS, penguatan kerja sama rumah sakit, dan perbaikan pendampingan pasien diharapkan dapat mewujudkan sistem rujukan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru








