TIMIKA, Koranpapua.id– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika mengubah konsep lomba kampung, dengan tidak lagi hanya menilai aspek administrasi pemerintahan.
Konsep yang akan mulai diterapkan pada tahun 2026 lebih diarahkan pada program yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Mimika, Bakri Athoriq, mengatakan lomba kampung tahun ini akan mencakup sejumlah indikator.
Di antaranya kebersihan lingkungan, keamanan kampung, administrasi pemerintahan, hingga inovasi yang dikembangkan masing-masing kampung.
“Kalau tahun sebelumnya lomba kampung lebih banyak menilai administrasi, tahun ini kami lebih fokus pada apa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah,” ujar Bakri kepada Koranpapua.id, Kamis 9 Juli 2026.
Ia menjelaskan, mekanisme lomba akan dilakukan melalui masing-masing distrik. Setiap kepala distrik akan menunjuk kampung yang menjadi perwakilan untuk mengikuti perlombaan tersebut.
Selain penilaian kebersihan dan keamanan, DPMK juga akan memasukkan kategori inovasi kampung untuk melihat sejauh mana kampung mampu mengembangkan potensi dan gagasan baru dalam membangun wilayahnya.
“Ada kampung yang mungkin punya inovasi tertentu, itu akan kita masukkan dalam penilaian. Jadi bukan hanya soal administrasi, tetapi bagaimana kampung bisa menunjukkan kreativitas dan kemajuan,” katanya.
Bakri menegaskan, kegiatan tersebut merupakan agenda resmi DPMK dan bukan hanya kegiatan seremonial dalam rangka menyambut perayaan tertentu.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan kampung dengan visi pemerintah daerah.
Selain lomba kampung, DPMK Mimika juga akan menyusun profil kampung yang memuat berbagai data dasar setiap kampung.
Profil tersebut mencakup kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi masyarakat, jumlah penduduk, hingga luas wilayah.
“Profil kampung ini penting karena kita ingin memiliki data yang lengkap tentang kondisi setiap kampung sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Namun, Bakri mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan program pemberdayaan kampung, terutama terkait kesiapan pemerintah kampung dalam mengelola dana desa.
Menurut dia, semakin baik kemampuan kampung dalam mengelola anggaran dan administrasi pemerintahan, maka semakin mudah bagi DPMK dalam menjalankan pendampingan.
“Tantangan terbesar ada di tingkat kampung, terutama kesiapan dalam pengelolaan dana desa. Kalau kampung sudah siap mengelola dana desa dengan baik, tentu beban kami di DPMK juga lebih ringan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
