TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah pusat menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun di tahun anggaran 2026.
Pendapatan tersebut terdiri atas target Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun, target Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp234,54 miliar, dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp808,25 miliar.
Berdasarkan rilis yang dikutip dari APBNKiTa, sampai dengan akhir Mei 2026, Pendapatan Negara di wilayah Papua telah terkumpul sebanyak Rp2.394,69 miliar atau 35,33% dari target.
Dari jumlah tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri mendominasi dengan nilai realisasi Rp1.280,85 miliar.
Angka ini didorong oleh peningkatan year-onyear pada realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM.
Pertumbuhan ini merupakan dampak dari peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan dari implementasi Coretax.
Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional menyumbang Rp94,66 miliar yang sebagian besar merupakan pendapatan dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.
Kinerja PNBP per 31 Mei 2026 terpantau baik. PNBP telah terkumpul sebanyak 126,10% dari target atau mencapai Rp1.019,17 miliar.
Capaian ini didorong oleh realisasi PNBP Lainnya senilai Rp860,86 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum dengan nilai Rp158,32 miliar.
Dari angka tersebut, terdapat jenis PNBP Kekayaan Negara dan Lelang yang terealisasi sebesar Rp8,45 miliar.
PNBP jenis ini berasal dari pengelolaan BMN, pengelolaan piutang negara, dan lelang.
Pemerintah telah melaksanakan Belanja Negara sebesar Rp19.219,37 miliar di wilayah Papua.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp56,56 triliun.
Yang terdiri atas pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp20,25 triliun dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp36,30 triliun.
Hingga 31 Mei 2026, pemerintah telah melaksanakan Belanja Negara sebesar Rp19,22 triliun atau mencapai 33,98% dari pagu.
Nilai realisasi ini mengalami peningkatan year-on-year sebesar 17,31% dibanding Mei 2025.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua dengan percepatan pelaksanaan Belanja Negara pada awal tahun 2026.
Jenis Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp5,06 triliun, meningkat 24,98% (yoy) dibanding tahun lalu.
Sementara itu, sampai dengan akhir Mei 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah senilai Rp14,16 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua.
Angka penyaluran ini mengalami pertumbuhan year-on-year sebesar 10,28%. (Redaksi)
