TIMIKA, Koranpapua.id- Keterlibatan Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) yang terlibat langsung mengawal proses perdamaian konflik suku yang terjadi di Wamena, Papua Pegunungan, perlu diapresiasi.
Kehadiran Ribka dalam rapat koordinasi penanganan konflik sebagai bentuk nyata perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua Pegunungan, khususnya dalam menangani dampak konflik sosial.
Hal itu lantaran konflik memicu terganggunya stabilitas keamanan serta munculnya pengungsian warga ke wilayah lain.
“Kami mengapresiasi kehadiran langsung Ibu Wamendagri di Wamena. Kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi konflik,” ujar Charles dalam keterangan persnya, Minggu 24 Mei 2006.
Menurutnya, langkah cepat Ribka Haluk dalam konflik adat di Wamena merupakan bentuk kepedulian negara dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan persatuan masyarakat Papua Pegunungan.
Charles menilai, langkah yang dilakukan mantan Pj Gubernur Papua Tengah tersebut sangat penting, karena dapat memberikan asistensi dan penguatan terhadap peran pemerintah daerah serta dengan membangun komunikasi perdamaian antar kelompok masyarakat.
Dikataklan, langkah pemerintah melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam memulihkan kondisi sosial dan keamanan masyarakat pascakonflik.
Ribka menilai, upaya itu menunjukkan komitmen negara dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai, bermartabat, dan berkeadilan.
Charles turut mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan untuk menjaga persatuan, memperkuat komunikasi antarkelompok masyarakat.
Serta mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan situasi sosial politik yang aman dan kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. (Redaksi)
