ADVERTISEMENT
Jumat, November 20, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Headline

Layanan Hukum Gratis: 2.025 Posbankum di Papua Barat dan PBD Diresmikan

Posbankum prioritaskan sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus memastikan setiap warga negara memperoleh akses yang setara terhadap keadilan.

19 Mei 2026
0
Layanan Hukum Gratis: 2.025 Posbankum di Papua Barat dan PBD Diresmikan

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meresmikan sebanyak 2.025 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung atau Kelurahan. (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

SORONG, Koranpapua.id- Terdapat 2.025 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kampung dan kelurahan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD), diresmikan.

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin 18 Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, 970 tersebar di Provinsi Papua Barat dan 1.055 di Provinsi Papua Barat Daya dengan enam Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Supratman mengatakan, Posbankum merupakan layanan hukum gratis yang dibentuk di tingkat kampung (desa) guna memberikan akses keadilan yang merata bagi masyarakat yang kurang mampu.

Baca Juga

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

“Posbankum Kelurahan ini juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program prioritas di bidang reformasi hukum, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto,” kata Supratman.

Ia menjelaskan, Posbankum juga memprioritaskan sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang setara atau sama terhadap keadilan.

Supratman menjelaskan, pelaksana Posbankum ini dioperasikan oleh Paralegal yang bersertifikat.

“Mereka berasal dari unsur masyarakat atau Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dan dibentuk melalui keputusan kepala desa atau lurah bekerja sama dengan Kementerian Hukum,” ungkapnya.

Karena itu, kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum, layanan Posbankum dapat diakses secara gratis.

“Saya harap, melalui kehadiran Posbankum ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke akar rumput,” imbuhnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

19 November 2026
Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

19 November 2026
Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

19 November 2026
Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

19 November 2026
Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

19 November 2026
Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

19 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    515 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
DP3A Mimika Gencarkan Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kampung Minabua

DP3A Mimika Gencarkan Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kampung Minabua

Pengisian Jabatan: ASN OAP Harus Mampu Bersaing Jangan Bergantung Afirmasi Otsus

Pengisian Jabatan: ASN OAP Harus Mampu Bersaing Jangan Bergantung Afirmasi Otsus

Serapan Anggaran Rendah, Bappeda Mimika Dorong OPD Percepat Input Realisasi Kegiatan di Si-Monev

Serapan Anggaran Rendah, Bappeda Mimika Dorong OPD Percepat Input Realisasi Kegiatan di Si-Monev

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id