TIMIKA, Koranpapua.id– Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika, mendesak pemerintah untuk menghentikan konflik dan menarik pasukan non-organik di Papua.
Desakan ini disampaikan massa KNPB dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRK Mimika, Jumat 1 April 2026.
Aksi yang berlangsung bertepatan dengan Hari Buruh Internasional sekaligus peringatan hari kembalinya Papua ke dalam NKRI itu, turut menyoroti situasi yang oleh massa disebut sebagai “Darurat Militer dan Kemanusiaan”.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa terlebih dahulu berkumpul di sejumlah titik, sebelum melakukan long march menuju Kantor DPRK Mimika di Jalan Cenderawasih.
Mereka membawa spanduk berisi pesan kritis seperti:
“Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan”
“Stop penangkapan liar bagi warga sipil di Yahukimo”
“Tolak Militer di seluruh Tanah Papua”
“RIP Hukum Indonesia”.
Ketua KNPB Wilayah Timika, Yanto Awerkion, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Papua.
“Tujuan kami datang adalah menyampaikan aspirasi di DPR terkait dengan pembunuhan rakyat Papua. Bukan saja bulan April kemarin, tetapi beberapa tahun-tahun lalu sampai dengan saat ini,” ujarnya kepada wartawan usai menyerahkan aspirasi ke DPR.
Ia juga menyoroti jumlah pengungsi yang disebut mencapai 107 ribu orang, yang menurutnya mencerminkan dampak konflik berkepanjangan.
“Kami hadir dengan damai untuk menyampaikan aspirasi dan meminta DPR melanjutkan aspirasi rakyat Papua kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” kata Yanto.
Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menghentikan kekerasan.
“Kami minta kepada TNI, Polri, dan TPNPB untuk hentikan perang, karena mengorbankan rakyat Papua. Cari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Selain itu, KNPB mendesak penarikan atau pengurangan pasukan non-organik, khususnya di wilayah pegunungan seperti Intan Jaya dan Puncak, yang dinilai memiliki konsentrasi aparat cukup tinggi.
Aspirasi massa diterima oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, yang mengapresiasi jalannya aksi secara tertib dan damai.
“Demonstrasi ini hal yang baik dan harus dijaga. Kami tidak menginginkan tindakan anarkis karena hanya akan menimbulkan kerugian. Yang kami inginkan adalah perdamaian,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang telah mengawal jalannya aksi. Dan berharap situasi kekerasan yang selama ini dirasakan masyarakat Papua tidak lagi terjadi.
“Harapan saya, hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mereka bukan penjahat, tetapi rakyat Papua yang hidup dan mendiami tanah ini,” tutupnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
