SORONG, Koranpapua.id- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melaksanakan Workshop Finalisasi dan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) 2025–2029.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong selama dua hari, Selasa 10 Maret sampai Rabu 11 Maret 2026, Bapperida PBD menggandeng Program SKALA dan Yayasan Bicara.
Workshop ini sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Papua Barat Daya.
Drs. Yakob Kareth, M.Si, Kepala Bapperida melalui Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Flora Kareth, S.Sos., MM, mengatakan workshop tersebut memiliki arti penting untuk penangananan disabilitas.
Karena akan menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan matriks analisis kesenjangan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan OPD.
Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan ruang partisipasi yang inklusif bagi organisasi penyandang disabilitas.
“Melalui workshop ini juga dilakukan finalisasi lampiran Peraturan Gubernur tentang RAD-PD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029,” ujar Flora.
“Ke depan nantinya dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang inklusif,” pungkasnya Flora.
Sementara itu, Koordinator Nasional GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) Program SKALA Richard Kennedy mengatakan proses penyusunan RAD-PD Papua Barat Daya telah dimulai sejak Oktober 2025 dan kini memasuki tahap finalisasi.
Ia menjelaskan bahwa workshop ini akan dilanjutkan dengan konsultasi publik untuk merampungkan draf final sebelum dilakukan peninjauan oleh Bappenas dan kemudian disahkan melalui Peraturan Gubernur.
Menurutnya, Program SKALA mendukung peningkatan kapasitas Bapperida sebagai inisiator agar dokumen RAD-PD yang disusun tidak hanya matang secara perencanaan, tetapi juga aplikatif dan inklusif.
“Kami ingin memastikan partisipasi aktif kelompok disabilitas tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar terlibat dalam proses penyusunan kebijakan,” katanya seperti dikutip dari Diskominfo PBD. (Redaksi)
