TIMIKA, Koranpapua.id- Konflik sosial antarkelompok warga dalam suatu komunal yang terjadi hampir tiga bulan terakhir di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah, cukup menguras energi.
Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya pada Selasa 6 Januari 2026, konflik yang telah menewaskan 11 orang tersebut, kini perlahan berangsur reda.
Ini setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov), DPR, MRP, Kapolda Papua Tengah bersama Pemkab Mimika dan Pemkab Puncak, bahu membahu duduk bersama mencari solusi terbaik guna mendamaikan dua kubu yang bertikai.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dalam hal ini Bupati Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong dan Sekda Abraham Kateyau bersama Forkompinda Mimika melaksanakan pertemuan dengan keluarga korban.
Pada pertemuan yang berlangsung di Pendopo Rumah Negara SP3 yang dihadiri para kepala suku dan lima keluarga korban dari kubu Dang, disepakati bahwa bersedia untuk berdamai dan mengakhiri konflik tersebut.
Sementara itu di hari yang sama, Plt Sekda Puncak Nenu Tabuni bersama perwakilan masyarakat adat dan TNI-Polri bertemu langsung dua kelompok yang bertikai di Kwamki Lama.
Pada pertemuan itu difokuskan pada penyelesaian prosesi adat pemakaman serta upaya menghentikan konflik lanjutan.
Terkait dengan segala upaya yang sudah dilakukan pemerintah, maka seluruh masyarakat Mimika, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk sama-sama menghargai upaya pemerintah tersebut, demi kedamaian di tanah Mimika.
“Fenomenal konflik sosial komunal keluarga di Kwamki Lama menjadi sandaran agar merefleksikan kembali bahwa berkehidupan kekeluargaan perlu dilandasi cinta kasih. Karena cinta kasih adalah segalanya,” ujar Luky Mahakena, S.Sos, M.Si, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Mimika.
Dalam keterangannya kepada koranpapua.id, Luky mengatakan, kehadiran pemerintah daerah atas nama negara yang hadir sebagai mediator untuk mendamaikan konflik ini, perlu diapresiasi.
Karena mengakhiri suatu pertikaian keluarga yang telah berjatuhan korban jiwa dan ratusan luka-luka, bukanlah perkara mudah.
“Penyelesaian konflik ini tidak segampang membalikan telapak tangan, apalagi nyawa sudah berjatuhan. Karena itu dengan hadirnya Pemkab Mimika dan Puncak sebagai mediator perlu diberikan apresiasi,” pungkas Luky.
Pemerintah secara repsentatif menyampaikan pesan berdamai dan hentikan konflik komunal sosial persaudaraan diantara keluarga sendiri.
Karena pertikaian yang berakhir dengan pertumpahan darah, merupakan sesuatu yang sangat tidak menguntungkan sebagai keluarga dan generasi Papua ke depan.
“Marilah kita sebagai warga Mimika turut serta mendukung langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah menuju prosesi perdamaian, sehingga kedamaian sejati dapat tercipta secara khusus di Kwamki Narama, dan Mimika secara umum,” ajak Luky (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
