JAYAPURA, Koranpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara menggelar evaluasi kinerja dan uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama.
Kegiatan ini dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kantor Regional (Kanreg) IX BKN Jayapura, dan dibuka secara resmi oleh Bupati Tolikara, Willem Wandik, Kamis 19 Februari 2026.
Bupati Willem dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat PPT merupakan tindak lanjut atas persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Persetujuan BKN menjadi dasar hukum bahwa langkah yang Pemkab Tolikara untuk melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari komitmen kuat Pemkab Tolikara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional,” tegasnya
Dikatakan, uji kompetensi dan evaluasi kinerja merupakan instrumen strategis untuk mengukur kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural pejabat dengan jabatan yang diemban.
Termasuk menilai capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar objektif dalam pembinaan, pengukuhan, rotasi, maupun penempatan jabatan.
“Sebagai Bupati, saya memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh figur yang berintegritas dan loyal kepada kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Ditegaskan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen resmi RPJMD Kabupaten Tolikara Tahun 2025–2029, Pemkab Tolikara memantapkan misi keenam.
Yaitu, menciptakan pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Serta melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN menjadi fokus utama melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan, sertifikasi kompetensi, serta penegakan kode etik dan disiplin secara tegas dan berkeadilan.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Willem berharap kegiatan ini sebagai tonggak penting reformasi birokrasi Tolikara, demi terwujudnya pemerintahan yang profesional, bersih, berdaya saing, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Redaksi)
