JAKARTA, Koranpapua.id- Usulan pembentukan provinsi baru di Tanah Papua juga menjadi salah satu topik yang mencuat dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama gubernur dan bupati se-Papua, Selasa 16 Desember 2025.
Hal itu disampaikan oleh Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekitif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) kepada wartawan usai pertemuan bersama kepala daerah dan Presiden Prabowo yang berlangsung Istana Negara, Jakarta.
Dijelaskan Velix, pada pertemuan itu, Prabowo kata Velix, juga menekankan penataan regulasi yang menjadi kunci agar berbagai program pembangunan tidak terhambat persoalan birokrasi.
Prabowo mendorong adanya fleksibilitas aturan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, sehingga hambatan-hambatan teknis di lapangan dapat segera diatasi.
“Bapak Presiden menekankan tentang penataan regulasi. Regulasi yang lebih fleksibel, yang dapat bisa memecahkan bottleneck yang ada,” jelas Velix.
“Apakah di dalam penataan perencanaan Amdal, kemudian dari sisi kepegawaian, kemudian dari sisi anggaran, dan juga regulasi-regulasi sektoral dalam pemanfaatan sumber daya alam,” tambahnya.
Pada pembahasan itu, kata Velix diskusi juga mengerucut pada penguatan kelembagaan di Papua. Di sini, muncul aspirasi dari para bupati untuk membentuk provinsi baru, khususnya berbasis wilayah dan kebudayaan Saireri.
“Ada aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan,” ucapnya.
“Tapi juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan,” imbuhnya.
Terakhir, Prabowo memberikan penekanan pada penguatan sumber daya manusia yang menjadi salah satu pilar utama dalam arah kebijakan pembangunan Papua ke depan.
Velix menyebut, Prabowo menaruh perhatian besar pada aspek pendidikan dan kesehatan.
“Berbagai program-program dari Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat,” ujar Velix.
“Arahan Presiden langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua. Juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai empat DOB, dan juga sekitar nanti 24 rumah sakit unggulan di Tanah Papua,” bebernya. (Redaksi)
