TIMIKA, Koranpapua.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMKA) Kabupaten Mimika mendorong peningkatan kapasitas kader Posyandu agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, terutama dalam pendampingan ibu hamil, ibu melahirkan, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berlangsung di salah satu Hotel di Timika, Selasa 17 November 2026.
Kegiatan ini diikuti pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta lembaga adat kampung.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, mengatakan kader Posyandu memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dasar.
Menurut dia, tugas kader Posyandu bukan sekadar menimbang bayi, tetapi juga mendampingi ibu sejak masa kehamilan, proses persalinan, hingga memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.
“Selama ini orang menganggap Posyandu itu hanya orang datang timbang bayi saja, terus pulang. Padahal tugas dan tanggung jawabnya banyak,” kata Ananias saat membuka kegiatan.
Ia mengatakan, kader Posyandu perlu terus mengikuti pelatihan agar pengetahuan mereka berkembang sesuai dengan perubahan ilmu dan pelayanan kesehatan.
Sebab, tidak sedikit kader yang sudah lama menjalankan tugas, tetapi belum pernah mendapatkan pelatihan atau pembaruan pengetahuan. Kondisi ini bisa menimbulkan perbedaan pemahaman ketika mereka bekerja bersama tenaga kesehatan.
“Kalau ada pengetahuan baru, kader juga harus mengikuti perkembangan. Tujuannya supaya kita sama-sama berkembang dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Ananias juga mengingatkan agar program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah lainnya perlu saling berkoordinasi agar program yang menyentuh masyarakat bisa berjalan searah.
Ia juga meminta agar pelatihan tidak hanya dilaksanakan di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau kader di pesisir dan pegunungan.
Menurut dia, kader yang berada di wilayah terpencil juga membutuhkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru.
“Jangan di kota terus. Mama-mama yang di atas dan di pesisir juga harus diperhatikan,” katanya.
Ananias menyatakan siap membantu berkoordinasi dengan kepala distrik agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di wilayah pegunungan, dengan tetap mempertimbangkan akses transportasi dan kondisi setempat. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru







