JAKARTA, Koranpapua.id– Riba Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengingatkan perempuan Papua untuk terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan pada berbagai sektor strategis.
Ribka juga menyoroti potensi budaya perempuan Papua yang dinilai memiliki kekuatan ekonomi bila dikelola melalui inovasi dan pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal.
Hal itu disampaikan Ribka Haluk ketika membuka Kongres Cendekiawan Perempuan Papua CPP Ke-2 di Jakarta pada Jumat 5 Desember 2025.
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah itu menilai tema kongres yang menonjolkan inovasi, kolaborasi, dan transformasi relevan, bertujuan untuk memperkuat kontribusi perempuan Papua dalam pembangunan nasional.
Terutama pada isu pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat adat. “Bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan Indonesia, serta menghadirkan inovasi dan kolaborasi yang memberi dampak nyata,” ujarnya.
Ribka kemudian menyoroti potensi budaya perempuan Papua yang dinilai memiliki kekuatan ekonomi, bila dikelola melalui inovasi dan pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal.
“Budaya dan seni Papua sangat kaya, dan ini harus terus kita inovasikan agar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat kita,” katanya.
Menanggapi isu ketimpangan gender di Papua, Ribka menjelaskan bahwa tren pemberdayaan perempuan menunjukkan perbaikan meskipun beberapa wilayah masih memerlukan percepatan pada sektor pendidikan dan kesempatan kerja.
“Nilai ketimpangan gender di Papua kini berada pada angka 0,21 dan terus menurun berkat peningkatan representasi perempuan di berbagai posisi strategis,” jelasnya.
Karenanya Ribka menekankan komitmen pemerintah menjaga keterwakilan perempuan Papua melalui mekanisme kursi Otonomi Khusus yang mewajibkan proporsi minimum untuk perempuan di lembaga perwakilan.
“Hampir di enam provinsi di Papua, keterwakilan perempuan pada kursi Otsus sudah mencapai 30 persen sesuai amanat aturan,” tutur Wamendagri.
Dalam kesempatan itu, Ribka mengajak peserta memanfaatkan forum kongres sebagai ruang pemikiran strategis untuk memperkuat posisi perempuan Papua dalam pembangunan nasional.
“Mari gunakan forum ini untuk menanamkan gagasan progresif dan merumuskan solusi bagi berbagai persoalan bangsa dan masyarakat Papua,” pesannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran perempuan Papua yang dinilainya konsisten menjaga nilai keluarga, budaya, dan penggerak ekonomi komunitas berbasis solidaritas sosial.
“Perempuan Papua selalu berdiri sebagai penjaga nilai, pelindung keluarga, dan penggerak ekonomi berbasis komunitas,” pungkas Ribka.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang juga turut hadir menegaskan bahwa penguatan peran perempuan Papua tidak sekadar berbicara mengenai kesetaraan gender, tetapi bagian dari agenda besar kebangsaan.
“Perempuan adalah tiang negara, dan perempuan cendekiawan Papua adalah motor perubahan yang membawa kearifan lokal dalam pembangunan nasional,” kata Lestari.
Untuk menegaskan urgensi peran perempuan, Lestari kembali menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari kontribusi perempuan pada ruang domestik maupun publik. (Redaksi)
