ADVERTISEMENT
Rabu, November 18, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Budaya

Dari Wacakam hingga Warifi, Musdat LMHA Kamoro Mencari Pemimpin Berjiwa Melayani, dan Lindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

Proses pemilihan melibatkan sekitar 700 hingga 800 perwakilan dari 74 kampung, yang mana setiap kampung mengirimkan perwakilan yang jumlahnya bervariasi, disesuaikan dengan jumlah taparu.

3 Desember 2025
0
Dari Wacakam hingga Warifi, Musdat LMHA Kamoro Mencari Pemimpin Berjiwa Melayani, dan Lindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

Foto bersama Pj Sekda Abraham Kateyau dengan tokoh-tokoh suku Kamoro dan peserta Musdat LMHA. (Foto. Redaksi/Koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Musyawarah Adat (Musdat) Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Kamoro/Mimika Wee digelar, di Gedung Tongkonan, Rabu 3 Desember 2025.

Musdat yang diagendakan akan berlangsung sampai besok, Kamis 4 Desember bertujuan membentuk kepengurusan lembaga untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Dalam pembukaan Musdat LMHA, dihadiri oleh beberapa tokoh Kamoro/ Mimika Wee, seperti Pj. Sekda Mimika, Abraham Kateyau, Pendiri LMHA Kamoro/Mimika Wee, Philipus Monaweyauw.

Hadir juga Yance Boyau, Hendrikus Atapemame, Plasidus Natipia, Damianus Samin, Edward Omeyaro dan sejumlah tokoh Kamoro lainnya.

Baca Juga

Habib Ja’far dan Pastor Alberto Bertukar Topi, Simbol Toleransi di Mimika

Pastor Bunai: Jangan Rakus dan Sombong, Kunci Hidup Harmonis dalam Keberagaman

Dalam sambutannya, Ketua Pendiri LMHA Kamoro/Mimika Wee, Philipus Monaweyauw mengatakan, keberadaan lembaga hukum adat sangat penting dalam menjaga hak-hak masyarakat adat Kamoro di Mimika.

“Musdat Masyarakat Hukum Adat ini penting karena ada indikasi ‘caplok kiri kanan’, baik di laut maupun di darat. Oleh karena itu, hukum adat menjadi sangat penting,” ujar Philipus Monaweyauw.

Philipus juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh adat yang masih ada, yang terus memberikan arahan bagi lembaga tersebut untuk memastikan generasi muda Kamoro memahami hak-hak mereka sebagai masyarakat adat.

“Saya masih hidup, Pit Nawatipia, Soter Moyao, Timotius Samin masih hidup, dan masih ada generasi muda lainnya. Saya ingin adik-adik saya ini tahu hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.

Menurutnya, panitia telah dibentuk sejak Maret untuk melaksanakan musyawarah adat ini. Philipus bersyukur atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Mimika.

Atas dukungan itu, Philipus secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Plt Sekda Mimika, Abraham Kateyau.

“Panitia ini kita bentuk untuk melaksanakan Musdat ini, kita mulai dari bulan Maret. Banyak kendala yang kita hadapi,” ujarnya.

“Tapi saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan pikiran yang baik kepada Bupati dan Pak Sekda untuk membantu kami dalam pendanaan, walaupun sedikit,” ungkap Philipus.

Pemkab Mimika Komitmen Memberikan Ruang dan Dukungan

Bupati Mimika melalui Pj. Sekda Mimika, Abraham Kateyau menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum untuk memilih pengurus lembaga adat.

Tetapi forum ini sebagai momentum memperkuat jati diri, solidaritas, dan keberlanjutan budaya serta hak-hak masyarakat adat Kamoro/Mimika Wee di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Abraham mengatakan, Suku Kamoro/Mimika Wee adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas daerah ini.

Nilai-nilai luhur seperti Ipere, Pimako, dan kearifan leluhur telah membimbing masyarakat menjaga harmoni dengan alam, sesama, dan Sang Pencipta.

“Tugas kita adalah mewariskan nilai-nilai ini agar tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang,” pesan Abraham.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan ruang, pengakuan, dan dukungan terhadap kelembagaan adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga identitas budaya dan melindungi hak ulayat masyarakat adat,” tambahnya.

Bupati berharap, melalui pembentukan lembaga adat periode 2025-2030, akan muncul kepemimpinan yang amanah, berintegritas, mampu mengayomi seluruh keret dan masyarakat.

Serta responsif terhadap tantangan zaman, dan tetap menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat adat dan pemerintah agar tercipta sinergi yang harmonis.

“Mari kita jalankan musyawarah ini dengan semangat persatuan, mufakat, dan saling menghormati adat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, yang terpenting adalah tujuan bersama untuk kemajuan masyarakat adat dan daerah kita,” tuturnya.

Ada Enam Bakal Calon, Keputusan Kembali kepada Masyarakat

Ketua Panitia Pelaksana, Plasidus Natipia, menjelaskan bahwa proses pemilihan akan berlangsung hingga malam hari, melibatkan tokoh adat dari berbagai wilayah dari Wacakam sampai Warifi.

“Kegiatan hari ini sudah kita mulai dari penjemputan Pak Sekda hingga siang ini. Sesuai laporan, hari ini kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam,” jelasnya.

Setelah pembukaan, steering committee akan mengambil alih dan mengarahkan pemilihan figur yang tepat.

Plasidus menambahkan, ada enam bakal calon yang masuk dalam bursa pencalonan, yang diharapkan memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dari Wacakam hingga Warifi.

Keputusan akhir berada di tangan masyarakat, dengan suara terbanyak akan menentukan siapa yang akan menjadi Ketua LMHA Kamoro.

“Keputusan ada di masyarakat, mereka mau pilih siapa. Suara terbanyak itulah figur atau ketua LMHA Kamoro kita. Kita akan panggil Weaiku, Amareaiku, Taparauwe,” terangnya.

Proses pemilihan melibatkan sekitar 700 hingga 800 perwakilan dari 74 kampung, yang mana setiap kampung mengirimkan perwakilan yang jumlahnya bervariasi, disesuaikan dengan jumlah taparu.

Untuk persyaratan calon ketua, Plasidus menjelaskan bahwa kandidat harus merupakan orang Kamoro asli, dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) juga asli Kamoro.

“Yang punya hak memilih itu sekitar 700-an bahkan 800-an, perwakilan dari 74 kampung. Satu kampung itu tidak menentu, ada 5, 6, atau 7 orang, disesuaikan dengan jumlah taparu. Kalau ada 7 taparu, maka 7 taparu yang datang,” ungkap Plasidus,” bebernya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Mimika Sukses Gelar KKT II, Lima Daerah Berebut Tuan Rumah KKT III 2027

Mimika Sukses Gelar KKT II, Lima Daerah Berebut Tuan Rumah KKT III 2027

17 November 2026
Pastor Bunai: Jangan Rakus dan Sombong, Kunci Hidup Harmonis dalam Keberagaman

Pastor Bunai: Jangan Rakus dan Sombong, Kunci Hidup Harmonis dalam Keberagaman

17 November 2026
Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

17 November 2026
DLH Mimika Produksi 200 Paving Block dari Sampah Plastik per Hari

DLH Mimika Produksi 200 Paving Block dari Sampah Plastik per Hari

17 November 2026
Disperindag Mimika Awasi Sembako dan BBM Jelang Nataru 2027

Disperindag Mimika Awasi Sembako dan BBM Jelang Nataru 2027

17 November 2026
DPMKA Mimika Perkuat Kapasitas Kader Posyandu Untuk Tingkatkan Pelayanan

DPMKA Mimika Perkuat Kapasitas Kader Posyandu Untuk Tingkatkan Pelayanan

17 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    531 shares
    Bagikan 212 Tweet 133
  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    531 shares
    Bagikan 212 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    530 shares
    Bagikan 212 Tweet 133
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
Next Post
Polres Mimika Serahkan Tersangka dan BB Tiga Perkara Tindak Pidana Narkotika ke Kejaksaan

Polres Mimika Serahkan Tersangka dan BB Tiga Perkara Tindak Pidana Narkotika ke Kejaksaan

FPK Mimika Benahi Data 31 Paguyuban dan Luncurkan Aplikasi untuk Penguatan Kerukunan

FPK Mimika Benahi Data 31 Paguyuban dan Luncurkan Aplikasi untuk Penguatan Kerukunan

Situasi Mimika Terkini Pasca Penemuan Dua Jenazah, Ini Pernyataan AKBP Billyandha Hildiario Budiman

Situasi Mimika Terkini Pasca Penemuan Dua Jenazah, Ini Pernyataan AKBP Billyandha Hildiario Budiman

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id