Menurutnya, pemerintah kampung memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Karenanya, dana kampung yang setiap tahun diterima, tidak hanya untuk pembangunan fisik.
TIMIKA, Koranpapua.id- Wahana Visi Indonesia (WVI), salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan, terus bergandengan tangan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting di wilayah itu.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membahas kode anggaran untuk kegiatan penurunan stunting, dengan melibatkan pendamping tingkat kampung di enam distrik dalam wilayah Mimika.
Kegiatan pendampingan yang dibuka oleh Frans Kambu, Plt Asisten II Setda Mimika di salah satu hotel di Timika, Kamis 23 Oktober, dihadiri pendamping dari Distrik Mimika Baru, Wania, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Timur dan Timur Jauh.
Hadir juga dalam kegiatan perwakilan dari berbagai instasi lintas sekotor, termasuk PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika.
Frans Kambu, Plt Asisten II Setda Mimika dalam kesempatan itu menegaskan bahwa, stunting bukan hanya persoalan gizi semata, tetapi merupakan isu pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan ketahanan pangan keluarga.
Karena itu, penanganan stunting harus dilakukan secara konvergen, terintegrasi, dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah dan mitra terkait.
“Mari kita memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting, memiliki kejelasan dalam perencanaan dan penganggarannya, melalui kode rekening yang tepat di masing-masing OPD,” ajak Frans.
Dikatakan, dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat, maka akan menghindari tumpang tindih, sehingga dukungan anggaran lintas sektor dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik.
Menurutnya, pemerintah kampung memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Karenanya, dana kampung yang setiap tahun diterima, tidak hanya untuk pembangunan fisik.
Tetapi juga untuk mendanai program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kegiatan pencegahan stunting.
“Saya berharap setiap kepala kampung dan perangkatnya memahami cara menyusun dan menempatkan kode anggaran kegiatan pencegahan stunting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dengan tepat,” pesannya.
Langkah ini dinilai sangat penting agar program kampung yang mendukung penurunan stunting dapat tercatat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita semua pendamping distrik dan kampung untuk memperhatikan program ini sebagai ujung tombak pembangunan,” ujarnya.
Frans menambahkan, pemerintah kampung memiliki peran penting dalam memastikan integresi gizi sensitif dan spefisik, benar-benar sampai kepada keluarga, rumah tangga dan sasaran.
Meski demikian, Frans mengakui bahwa dalam prakteknya masih ditemui sejumlah tantangan.
Diantaranya masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur distrik dan kampung terkait kode anggaran stunting dalam dokumen perencanaan dan APBK.
Kondisi ini berdampak pada belumnya optimal alokasi anggaran di distrik dan kampung dalam mendukung upaya penurunan stunting.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut perlu dilakukan kegiatan khusus kode anggaran stunting yang melibatkan tim pendamping kampung, dan unsur distrik.
Ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dalam memahami mengidentifikasi serta implementasi program kegiatan dan mendukung percepatan penurunan stunting dengan menggunakan kode anggaran yang tepat.
“Dengan kegiatan ini saya harapkan ada suatu pemahaman antara kampung, pendamping, dan distrik sehingga pengelolahan anggaran lebih terarah, transparan dan berdampak nyata pada percepatan penurunan stunting di tingkat lokal,” imbuhnya. (*)
Penulis: Djesica Putri
Editor: Marthen LL Moru
