“Kondisi Freeport sangat mempengaruhi DBH minerba kita tahun depan karena perhitungan DBH minerba atau royalti itu mengikuti produksi dan harga di pasaran dunia”.
TIMIKA, Koranpapua.id– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika mencatat realisasi pajak daerah hingga Oktober 2025 telah mencapai 78 persen atau setara dengan Rp4,8 triliun dari total target Rp6,1 triliun.
Dengan demikian, pemerintah daerah masih harus mengejar sekitar Rp1 triliun lebih dalam sisa waktu dua bulan terakhir tahun ini.
Dwi Cholifah, Kepala Bapenda Mimika, menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja positif meski masih terdapat beberapa sumber pendapatan yang belum terealisasi penuh.
“Untuk Pendapatan Asli Daerah kini telah mencapai 75,78 persen atau sekitar Rp369 miliar lebih dari target Rp494 miliar,” jelas Dwi kepada awak media, Senin 20 Oktober 2025.
Sementara itu, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) telah mencapai sekitar Rp1,6 triliun dari target Rp2,3 triliun.
“Jadi masih ada sisa kurang lebih Rp785 miliar lagi. Kita masih tunggu triwulan IV punya ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan) biasanya baru masuk pada November atau awal Desember.
Meski demikian, Dwi tetap optimis target pendapatan daerah tahun ini dapat tercapai.
“Seperti kita ketahui bersama, ada permasalahan di atas (Freeport-Red) yang sampai saat ini belum berjalan 100 persen,” ujar Dwi.
“Kondisi Freeport sangat mempengaruhi DBH minerba kita tahun depan karena perhitungan DBH minerba atau royalti itu mengikuti produksi dan harga di pasaran dunia,” terang Dwi.
Dwi menambahkan, apabila produksi tambang berkurang, otomatis penerimaan daerah juga ikut turun.
“Jika keuntungan bersih yang dua setengah persen itu dihitung dari Januari sampai Desember 2025, nanti diaudit, setelah diaudit bulan April atau Mei baru bisa ditransfer ke kas daerah Mimika,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan bahwa APBD Mimika tahun anggaran 2026, diperkirakan akan mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat untuk program strategis nasional.
“Tapi memang di APBN 2026 kita mengalami penurunan, seperti yang tadi Pak Wakil sampaikan di apel, kita turun jauh, Rp1,200 triliun,” terangnya.
“Biasanya kita main di angka Rp6,1 sampai Rp6,5 triliun, tapi di tahun depan itu kita susun APBD di kisaran Rp5 triliun,” tambah Dwi.
Meski begitu kata Dwi, pemerintah daerah masih terus berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempertahankan porsi pendapatan yang adil.
“Sekarang masih terus diupayakan. Mudahan pak Bupati dan pak Wakil bisa terus berkomunikasi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
