TIMIKA, Koranpapua.id – Masyarakat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah saat ini menghadapi kesulitan untuk mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ini dikarenakan persediaan beras yang diperuntukan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pangan dengan harga terjangkau, sejak tanggal 29 Maret 2025 dihentikan sementara waktu.
Dedy Wahyudi, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Timika, kepada koranpapua.id, Sabtu 31 Mei 2025 menjelaskan, penghentian penyaluran beras SPHP ini merupakan kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pihaknya hingga kini belum menerima instruksi lebih lanjut mengenai kapan pendistribusian beras bersubsidi tersebut akan kembali dilanjutkan.
“Sampai saat ini kami belum mendapatkan perintah untuk menyalurkan kembali beras SPHP. Jadi, masyarakat dapat menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” ujar Dedy.
Lebih lanjut, Dedy menerangkan bahwa Bulog mendistribusikan beras SPHP melalui jaringan mitra pengecer dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dengan ketiadaan beras SPHP, Dedy mengimbau masyarakat yang sebelumnya mengandalkan beras dengan harga terjangkau ini, untuk sementara beralih mengonsumsi beras premium yang saat ini tersedia di pasaran.
Dedy memastikan bahwa Bulog Timika memiliki stok beras medium sebanyak 3.100 ton. Stok ini diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama empat hingga lima bulan kedepan.
Terutama untuk pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta penugasan lainnya. (Redaksi)
