TIMIKA, Koranpapua.id- Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), menerima sejumlah laporan mengenai permasalahan perlindungan ibu dan anak serta praktek diskriminasi yang masih terjadi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Laporan tersebut disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, pada Selasa 13 Mei 2025.
Usai pertemuan, Natalius mengungkapkan bahwa isu utama yang disampaikan adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan ibu dan anak, yang dinilai masih sangat rendah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Namun, laporan yang saya terima menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah dan provinsi terhadap isu ini masih sangat kurang,” ujarnya kepada wartawan di salah satu hotel di Timika.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh masyarakat juga menyuarakan harapan agar program-program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat akar rumput.
Beberapa program yang disoroti meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan layanan kesehatan.
“Saya tekankan, program pemerintah seperti MBG berpotensi memberikan dampak positif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat,” jelas Natalius.
Lebih lanjut, Natalius menanggapi laporan mengenai praktek diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga Mimika.
Menurutnya, diskriminasi tersebut cenderung bersifat individual atau kelompok, bukan antarsuku.
Setelah mengikuti semua perkembangan dan gejolak yang terjadi di Kabupaten Mimika, permasalahan diskriminasi ini berpotensi dikendalikan oleh oknum tertentu demi kepentingan bisnis individu.
“Karenanya saya menekankan bahwa ini menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun perusahaan,” tegasnya (Redaksi)
