TIMIKA, Koranpapua.id- Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan Operator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika, mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev), Selasa 11 Februari 2025.
Dalam sosiaslisasi ini, Kasubag dan operator diberi tambahan pengetahuan yang berhubungan dengan Penginputan Realisasi Kinerja (PRK) tahun anggaran 2024 dan Penginputan Paket Kegiatan (PPK) tahun anggaran 2025 pada Simonev.
Sosialisasi yang berlangsung di Aula Bappeda Mimika itu, dibuka oleh Yoseph Manggasa, Sekretaris Bappeda mewakili Yohana Paliling, Kepala Bappeda Mimika.
Yoseph dalam arahan meminta kepada operator dan Kasubag untuk melakukan PRK tahun anggaran 2024 dan PPK tahun anggaran 2025 dalam Simonev sesuai dengan sub kegiatan yang ada di OPD.
Ia menjelaskan, misalnya di salah satu OPD mempunyai 15 sub kegiatan, maka masing-masing sub kegiatan itu sudah ditentukan berapa persen autputnya.
Dalam pengisian data tahun 2024, Yoseph berharap tidak boleh melengceng dari nilai satuannya. “Pengisian data harus tuntas pada hari ini,” harapnya.
Ia menjelaskan, aplikasi Simonev ini sangat bagus ibaratnya emas dan intan. Namun dalam penggunaan sejauh ini masih sebatas perak atau perunggu.
“Seandainya bapa ibu operator dan Kasubag menginput ini, data-data inilah yang bapa ibu kirim ke LPPD, Lakip dan LKPJ. Tujuannya supaya data capaian kegiatan dan program sama semua,” jelasnya.
Ia menekankan, jika penggunaan aplikasi Simonev secara maksimal maka laporan apapun akan sama.
Data-data yang diserahkan ke 32 urusan di Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di setiap OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.
Dengan demikian maka data-data OPD yang diserahkan kepada LPPD, Lakip dan LKPJ harus satu, bukan berbeda-beda.
Dalam Simonev ada dua hal yang diinput. Pertama, laporan kemajuan atau realisasi per bulan. Sesuai kesepakatan laporan harus sudah ada sebelum tanggal sepuluh dalam bulan. Kedua, laporan progres per triwulan.
“Dengan adanya Simonev ini justru sangat baik dan membantu mengontrol kinerja setiap OPD. Dari situlah bisa mengetahui mengapa pekerjaan sudah satu bulan atau tiga bulan berjalan tetapi realisasi masih rendah,” pungkasnya.
Yoseph juga menyampaikan, jika data yang dikirim OPD salah maka Bappeda juga akan mendapatkan data yang salah dalam memberikan laporan.
“Kegiatan yang sama dikerjakan tahun lalu laporannya harus sama. Tidak boleh berbeda. Menjadi lucu jika menggunakan dana yang nilainya sama di tahun sama tapi laporannya berbeda,” tutupnya. (Redaksi)
