NABIRE, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah sampai memasuki pertengahan Januari 2025 belum menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terhambatnya pelaksanan MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo itu, dikarenakan Pemprov Papua Tengah masih melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kendala lainnya yakni, Pemprov saat ini tengah berkordinasi dengan Forkopimda delapan kabupaten yang ada di wilayah Papua Tengah.
“Untuk kita di Papua Tengah belum dilakukan, karena masih melakukan koordinasi dengan BGN di pusat dan Forkompinda 8 kabupaten,” ujar Anwar Damanik, Pj Gubernur Papua Tengah kepada awak media, Senin 13 Januari 2005.
Dikatakan, makanan bergizi yang nantinya disajikan untuk anak-anak yakni makanan lokal yang ada di daerah ini.
Karenanya soal bagaimana kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut akan diatur oleh BGN.
Soal berapa jumlah dapur umum yang bakal disediakan, Anwar mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan survei.
Meski demikian, Anwar mengakui penyediaan infrastruktur untuk program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
“Infrastruktur tersebut meliputi, dapur umum, SDM, peralatan makan dan minum dan lainnya,” pungkasnya.
Anwar memastikan alokasi dana untuk mendukung kegiatan tersebut sudah siap sehingga tinggal dijalankan.
“Namun kami belum berani lakukan secara teknis, karena harus berdiskusi ke pusat,” ujarnya. (Redaksi)
