TIMIKA, Koranpapua.id- Pembukaan dua juta hektar lumbung pangan (food estate) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pasti akan berdampak pada penolakan masyarakat.
Ini dikarenakan hak wilayah adat masyarakat berubah menjadi ladang tanam.
Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam terkait aksi penolakan itu. Pemerintah tetap membuka dialog dengan masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Jumat 20 Desember 2024.
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah itu menuturkan, dialog bersama masyarakat sudah difaslitasi melalui gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Soal puas atau tidaknya, pembangunan terus berlanjut. Dan saat ini pengerjaan juga melibatkan masyarakat adat,” ujar Ribka.
Tidak itu saja, banyak pemuda di wilayah itu yang juga mendapatkan manfaat dari terciptanya lapangan kerja dalam proyek tersebut.
“Mereka anak-anak muda juga dapatkan penghasilan, ada pendapatannya, dibayar kerja,” jelasnya.
Dikatakan, jika ada masyarakat yang belum puas terhadap program pemerintah itu, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan mediasi. (Redaksi)
