TIMIKA, Koranpapua.id – Valentinus S. Sumito, Pj Bupati Mimika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) seluruh kepala daerah di Indonesia bersama Presiden Prabowo.
Pertemuan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis 7 November 2024.
Valentinus mengungkapkan pertemuan perdana dengan Presiden Prabowo ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa di NKRI dengan program Asta Citanya.
Pertemuan seluruh kepala daerah di Indonesia ini atas prakarsa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pertemuan ini tujuan untuk menyamakan persepsi karena yang hadir seluruh kepala daerah sebagai pengambil kebijakan mulai dari Pusat hingga daerah.
“Dimana dalam arahan Presiden begitu jelas meminta seluruh kepala daerah sebagai pengambil kebijakan harus mampu mengubah wajah Indonesia kearah yang lebih baik,” jelas Valentinus kepada koranpapua.id di salah satu hotel di Timika, Jumat 8 November 2024.
Dalam arahan Presiden, Indonesia disebut sebagai negara berkembang, karenanya banyak hal yang harus dikerjakan untuk percepatan pembangunan.
Namun untuk menjalankan semua itu harus kembali kepada komitmen semua pihak.
Selain kepala daerah di tingkat kabupaten ada Kapolres, Dandim dan di level provinsi ada Kapolda dan Pangdam dan kelautan ada Kemaritiman.
Dimana dalam meningkatkan percepatan pelayanan pembangunan kepada masyarakat harus saling bersinergi.
Dalam rapat itu, Valentinus mengakui banyak hal penting yang ditekankan presiden sesuai program Asta Cita.
Presiden Prabowo juga menitipkan pesan kepada seluruh kepala daerah bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial bisa dihilangkan.
Program yang dibuat harus menukik bersentuhan langsung kepada kebutuhan masyarakat.
“Jangan program stuting sudah dianggarkan Rp10 miliar tetapi biaya perjalanan dinas, rapat-rapat jauh lebih besar habiskan 8-9 miliar. Sisanya tinggal satu miliar tidak mungkin program makanan bergizi bisa berjalan baik,” tekannya.
Valentinus memastikan untuk di Mimika dalam menjalankan kegiatan akan mendukung arahan kepala negara.
“Kami sudah kumpulkan setiap OPD. Semua program kami cek apa saja programnya. Apakah itu sudah fokus pada masyarakat,” katanya.
Kepada pimpinan OPD, Valentinus sudah mengingatkan untuk mengurangi perjalanan dinas. Karena anggaran perjalanan dinas sangat besar sehingga perlu dikurangi hingga 50 persen.
“Kalau kami di Kemendagri perjalanan dinas dibatasi. Kalau staf ada kepentingan tertentu setahun hanya dua kali perjalanan dinas. Kalau pimpinan memang ada urusan penting dipres hanya lima kali perjalanan,” jelasnya.
Sebagai ASN jangan memanfaatkan perjalanan dinas sebagai ajang mencari pendapatan tambahan. Pemahaman seperti ini di benak ASN harusnya tidak boleh ada.
“Karena harus sadar bahwa kita jadi pegawai negeri sudah tahu gaji saya sekian. Tunjangan terima segini. Kita harus bisa mengolah uang ini dengan baik,” pungkasnya.
Karena itu jangan lagi berpikir nanti mendapatkan uang perjalanan dinas. Itu bukan pendapatan tambahan seorang ASN. (Redaksi)
