TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Kementerian Transmigrasi berencana menghidupkan kembali program transmigrasi.
Salah satu wilayah di Timur Indonesia yang menjadi lokasi transmigrasi adalah Tanah Papua.
Terkait program pemindahan warga dalam kapasitas besar dari Barat Indonesia ke Papua mendapatkan penolakan keras dari masyarakat yang mendiami Bumi Cenderawasih.
Salah satu pernyataan yang menolak program transmigrasi di Papua datang dari Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) Provinsi Papua Tengah.
Melianus Numang, Ketua Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) Provinsi Papua Tengah mengatakan program transmigrasi dan rencana pemekaran kabupaten di Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah menjadi isu Nasional yang ramai dibahas oleh OAP belakangan ini.
Melianus menilai program transmigrasi dan pemekaran kabupaten di DOB menjadi sesuatu yang sangat sensitif.
“Program ini akan berdampak pada pengancaman serius bagi Orang Asli Papua di atas tanahnya sendiri,” ujar Melianus dalam keterangan tertulisnya yang diterima koranpapua.id, Minggu 27 Oktober 2024.
Mewakili pemuda dan masyarakat Papua secara umum, Melianus menyatakan tidak sependapat dan dengan tegas menolak program transmigrasi dan pemekaran kabupaten di tanah Papua.
Dikatakan penduduk OAP saat ini hanya 3 juta jiwa yang tersebar di tujuh provinsi yakni, Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya, Papua Utara.
“Jumlah ini sangat minim untuk OAP hidup di negerinya sendiri,” pungkasnya.
Melianus mengkuatirkan jika program transmigrasi tetap dipaksakan di tengah minimnya jumlah penduduk OAP, sangat berpotensi pada kepunahan dan termarginalnya OAP di atas tanah kelahirannya yang kaya akan sumber daya alam.
Melianus menganjurkan kepada Presiden Prabowo melalui Kabinet Merah Putih sebaiknya menurunkan program-program yang bersifat partisipatif pemberdayaan OAP.
Sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membangun dan memperbaiki ekonomi rakyat OAP.
Karena hanya lewat program-program pemberdayaan mampu meningkatkan harkat dan martabat OAP agar sejajar dengan saudara-saudaranya yang lain di negara ini.
Perlu diketahui rencana menghidupkan kembali program transmigrasi di Papua disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Pernyataan ini disampaikan Muhammad Iftitah pada saat serah terima jabatan di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024.
Iftitah menyampaikan Kementerian Transmigrasi mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.
Tujuan program trasmigrasi untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia.
Tujuan lainnya agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraan dan persatuan Nasional yang lebih besar. (Redaksi)
