TIMIKA, Koranpapua.id– Ironis mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi gedung SMP Negeri 3 Mimika yang terletak di Kampung Limau Asri, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Sekolah milik pemerintah yang letaknya tidak jauh dari Kota Timika ini, kondisinya sangat memprihatinkan dan jauh dari layaknya sebuah lembaga pendidikan berplat merah.
Apakah karena Pemerintah Kabupaten Mimika tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melengkapi sarana prasana sekolah itu ?
Jawabannya, sepertinya tidak mungkin, karena untuk tahun ini Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika mengelola anggaran yang cukup fantastik yakni mencapai Rp1,38 triliun.
Andarias, S.Pd.,M.Pd, Kepala SMP Negeri 3 Mimika kepada Koranpapua.id, Kamis 2 Mei 2024 mengatakan, sekolah yang dipimpinnya berdiri tahun 1996 sehingga sekolah itu saat ini berusia 28 tahun.
Namun selama ini keberadaan sekolah itu sepertinya kurang diperhatikan pemerintah daerah. Kondisi fisik bangunan sekolah terlihat tua karena tidak dirawat.
Lingkungan yang tidak dipagar, sehingga membuat semua orang bebas keluar masuk ke areal sekolah.
Dan yang lebih memprihatinkan, karena tidak ada pengawasan terkadang ruang kelas digunakan oknum warga untuk Buang Air Besar (BAB).
“Tidak ada pagar sekolah, sehingga warga bebas keluar masuk ke area sekolah, bahkan ruangan kelasnya kerap dijadikan WC,” keluh Andarias.
Menurut Andarias, perhatian pemerintah terhadap sekolah itu sangat berbeda dengan sekolah negeri yang berada di kota Timika.
“Seharusnya perhatian pembangunan pendidikan di Mimika harus merata, jangan prioritaskan di kota saja, tapi di pinggiran juga perlu diperhatikan,” saran Andarias.
Untuk operasional sekolah, selama ini pihaknya hanya mengandalkan anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak mampu menambah fasilitas dan sarana prasana yang dibutuhkan sekolah.
“Saya akui memang ada perhatian untuk sekolah negeri di pinggiran, tapi tidak sebanding dengan sekolah yang di wilayah kota,” ujar Andarias.
Terkait dengan kondisi ini, Andarias sangat berharap perhatian serius pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. (Redaksi)
