TIMIKA, Koranpapua.id– Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Kabupaten Mimika, Papua Tengah secara tegas menolak aksi demo damai ke PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK).
Aksi demo damai tersebut rencananya akan digelar sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Lemasko dan Lemasa untuk mempertanyakan dana satu persen PT Freeport Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Gregorius Okoare, Ketua Lemasko dalam jumpa pers yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Kamis 11 April 2024.
Dalam konferensi pers ini, Gregorius Okoare didampingi sejumlah pengurus Lemasko yakni, Marianus Maknaipeku, Wakil Ketua I Lemasko, Jhon Mamiri, Sekretaris DPA Lemasko, Siprianus Operawiri, Wakil Ketua DPA III Lemasko.
Hadir juga Dominikus Mitoro, Wakil Ketua DPA I Lemasko, Benediktus Iripiraru, Wakil Ketua Lemasko, Thomas Too, Ketua Komisi IV SDM Lemasko dan Simson Materaki Sekretaris I Lemasko.
Gregorius Okoare menjelaskan Lemasko yang sah dan diakui negara yang telah mengantongi akta notaris merupakan Lemasko yang saat ini dipimpinnya bukan yang lain. Begitupun Lemasa yang sah dan diakui negara, Lemasa yang dipimpin Jhon Stingal Beanal.
Gerry demikian biasa disapa meminta kepada masyarakat kedua suku besar maupun lima suku kekerabatan lainnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang disebarkan sekelompok masyarakat kecil.
Karena perjuangan yang mereka lakukan lebih kepada kepentingan perorangan bukan lembaga adat.
“Kita mencontohkan ketika ada masyarakat Kamoro yang terjadi apa-apa atau masalah, kelompok mereka itu tidak ada. Itu artinya tidak sah,” tegas Gerry.
Gerry mengingatkan semua masyarakat Suku Kamoro dari Nakiai sampai Waripi bahwa lembaga adat yang resmi sampai saat ini dibawah kepemimpinannya bersama para wakil yang ada mendampinginya.
Gerry juga secara tegas melarang masyarakat ikut terjerumus dalam isu yang saat ini tersebar di masyarakat. Masyarakat harus paham dan mengerti jangan mudah diprovokasi oleh provokator demi kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu kepada masyarakat dengan adanya isu tersebut, Gerry meminta untuk tetap duduk diam dan tenang.
“Saya juga mau bertanya kepada mereka yang mau demo. Demo itu tujuannya ke YPMAK untuk apa? YPMAK itu milik kedua lembaga adat, Lemasa dan Lemasko. Milik masyarakat Suku Amungme dan Kamoro,” tanyanya.
Lemasa dan Lemasko, kata Gerry memiliki hati untuk masyarakat lima suku kekerabatan. Melalui YPMAK anak cucu dua suku besar dan lima suku kekerabatan sudah merasakan manfaat dari program kesehatan dengan dibukanya RSMM, pendidikan dan ekonomi. Sumber dana untuk membiayai itu semua dari PT Freeport Indonesia.
Gerry menegaskan kepada masyarakat dua suku dan lima suku kekerabatan untuk tidak boleh menyangkal bahwa selama ini sudah mengecap dana satu persen dari Freeport lewat YPMAK.
Sebagai Ketua Lemasko, Gerry berharap masyarakat harus bersyukur adanya pelayanan kesehatan gratis, pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi.
Dikatakan, dengan YPMAK yang beberapa kali diganti nama hingga saat ini sudah berusia 24 tahun masyarakat telah mengecap perhatian Freeport melalui YPMAK.
Dominikus Matoro menjelaskan YPMAK ini dibentuk oleh dua lembaga adat, Amungme dan Kamoro. Kedua lembaga adat ini berfungsi sebagai pengontrol untuk mengawasi program yang ada berjalan baik atau tidak.
Mitoro mengakui sejauh ini program yang dilaksanakan YPMAK sudah berjalan bagus. Baik kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi.
Tokoh adat Kamoro ini mengaku tidak mengerti dengan isu yang disebarkan Yohanes Kum dan Philipus akan melakukan demo. Bahkan, ia balik bertanya apa yang mau dituntut oleh Yohanes Kum dan Philipus Mutaweyauw?
“Jika menuntut dana satu persen Freeport tidak akan menjawab. Dana satu persen itu Freeport sudah menjawab lewat memberikan bantuan sesuai dengan berapa program yang diusulkan melalui YPMAK,”jelasnya.
Selain melalui program YPMAK, khusus masyarakat Daskam lima kampung setiap tahun mendapat dana satu persen tersebut yang disalurkan melalui yayasan tersendiri.
Freeport bekerja harus sesuai dengan aturan bukan atas dasar kemauan pribadi atau kelompok. Lemasko dan Lemasa yang resmi saat ini lembaga yang dipercayakan Freeport dan pemerintah.
Marianus Maknaipeku menegaskan isu aksi demo yang disampaikan masyarakat mengatasnamakan Lemasko diluar pimpinan Gregorius Okoare adalah lembaga yang tidak sah.
Karena Lemako yang dipimpin Gerry saat ini membiayai masyarakat Kamoro yang tersebar di 89 kampung.
Ia menilai program yang dijalankan YPMAK selama ini sudah benar, dan jika ada kekeliruan YPMAK telah melakukan perbaikan-perbaikan.
“Jangan lagi ada yang ribut tentang satu dana persen tetapi meminta naik dua persen, mari duduk untuk minta bersama-sama ke Freeport,” ajak Marianus.
Kepada tokoh-tokoh Amungme dan Kamoro yang berniat melakukan demo kepada YPMAK dan Freeport, Marianus mengajak mari duduk bersama, diskusi bukan dengan menyampaikan aspirasi secara emosional.
“Kami menolak demo karena akan mengganggu aktivitas Freeport dan YPMAK. Ini tidak perlu,” tegasnya.
Benediktus Iripiaru, Wakil Ketua 2 Lemasko mengharapkan kepada pihak-pihak yang hendak melakukan aksi demo, sebaiknya dilakukan secara terpelajar dan manusiawi.
“Kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal seperti memaksakan kehendak. Sebaiknya tidak perlu lagi cara-cara itu. Mari kita sampaikan permohonan kita secara baik dan benar dan itu akan menunjukan siapa kita sebenarnya,” kata Benediktus.
Ia menegaskan keberadaan YPMAK adalah milik Lemasa dan Lemasko. Pembina YPMAK utusan dari kedua lembaga adat, utusan pemerintah dan gereja.
Dengan demikian Direktur YPMAK yang sekarang dijabat Vabian Magal dalam bekerja dan mengambil keputusan bukan sendirian tetapi melibatkan semua unsur terkait.
Benediktus juga membantah apabila selama ini ada yang menilai program yang dijalankan YPMAK mengabaikan aspirasi dari kedua suku besar ini.
YPMAK dalam menjalankan program ekonomi sudah membentuk Pokja setiap kampung. Pokja ekonomi ini diberikan dana sesuai dengan besaran permohonan yang tertuang dalam proposal.
Program kesehatan masyarakat menerima manfaat secara gratis. Begitupun pendidikan. Anak-anak mendapat manfaat beasiswa.
Ia mengatakan apabila dalam pelaksanaan pendidikan ada temuan hambatan, silakan hubungi pihak penghubung sebagai mitra yang bekerjasama dengan YPMAK.
Dengan begitu setidaknya dapat mengetahui apa yang menjadi persoalannya. Dan yang bisa menjelaskan hal ini Divisi Pendidikan YPMAK.
Ia mengatakan semua kritikan, usul dan saran dari semua pihak demi kemajuan YPMAK kedepan sesungguhnya sangat baik, asalkan disampaikan secara benar dan bijak.
Sebagai tokoh muda lima kampung yang selama ini menerima langsung manfaat program YPMAK maupun dana bantuan langsung PT Freeport, Benediktus sangat tidak setuju dan dengan tegas menolak aksi demo tersebut.
Siprianus Operawiri kembali menegaskan Lemasko yang sah dan resmi dibawah pimpinan Gregorius Okoare.
Sehingga Siprianus meminta kepada pemerintah maupun pihak swasta lainnya dalam melakukan kegiatan, undangannya dikirim kepada Lemasko versi Gregorius Okoare.
Ia mengakui program yang dijalankan YPMAK dalam bentuk Pokja di kampung-kampung sudah sangat baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Jhon Mamiri, Sekretaris DPA Lemasko menjelaskan rencana aksi demo itu sah-sah saja dalam menyampaikan aspirasi karena tidak ada yang melarang.
Namun, Jhon menegaskan program yang sudah dijalankan YPMAK sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.
Ia meminta masyarakat bisa melihat manfaat yang sudah dilakukan selama ini, bila dibandingkan dengan sebelum bernama YPMAK dalam penggunaan dana tidak transparan bahkan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. (Redaksi)
