TIMIKA, Koranpapua.id- Gregorius Okoare, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menang atas gugatan Hendrikus Atapemame dan
Lukas Borsafe di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Demikian disampaikan Demsi, SH, koordinator kuasa hukum Lemasko gabungan Kantor Law Office Justitia Albert Bolang dan Eus Berkasa Law Office dalam jumpa pers di kediaman Gregorius Okoare di Jalan Serui Mekar, 1 Desember 2023.
Demsi menjelaskan Lemasko dibawah pimpinan Gregorius Okoare memiliki legalitas hukum yang sah diakui Negara, karenanya Lemasko diluar daripada itu dinyatakan ilegal yang keberadaannya patut dipertanyakan.
Ia bersyukur kepada Tuhan dari sejak berdirinya Lemasko dengan pergantian pucuk pimpinan hingga diketuai Gregorius Okoare, Lemasko telah mendapatkan pengesahan hukum setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.
“Itu artinya, Lemasko yang saat ini diketuai pa Gregorius Okoare telah mendapatkan pengakuan oleh Negara,” tegasnya.
Dengan adanya SK Kemenkumham tersebut lanjut Demsi, secara hukum lembaga ini telah sah berada di Mimika Bumi Kamoro.
Ia menjelaskan dalam proses hukum ini Gregorius Okoare menghadapi gugatan yang diajukan secara pribadi oleh Hendrikus Atapemame yang juga masyarakat Kamoro dengan nomor registrasi perkara 554/PDT.G/2023/PN.
Hendrikus Atapemame melakukan gugatan dengan pokok perkara terkait eksistensi Gregorius Okoare sebagai Ketua Lemasko tentang Akta Notaris dan SK Kemenkumham berawal dari Juli 2023.
Setelah diproses perkaranya di PN Jakarta Selatan selama lima bulan, hakim menggugurkan gugatan penggugat tertanggal 30 November 2023.
Dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Karena merupakan sengketa dari kuasa hukum negara.
“Dilain pihak, kalau kita saling menjawab, si penggungat mengakui bahwa perkara yang diajukannya telah melewati waktu,” jelasnya.
Sesuai aturan hukum ada proses hukum lanjutannya. Diberikan waktu bagi penggungat selama 14 hari untuk mengajukan banding atas putusan ini.
Ia menjelaskan PN Jakarta Selatan memutuskan perkara ini setelah tim kuasa hukum mengajukan sksepsi kompetensi absolut.
Bahwa PN Jaksel tidak berwenang untuk mengadili perkara 554 karena yang dipermasalahkan produk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam hal ini SK Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan pengesahan dari Akta Notaris Lemasko.
Kemudian perkara kedua dengan nomor registrasi 907/PDT.G/2023/PN. Gregorius Okoare digugat oleh Lukas Borsafe, dengan materi perkara kepemilikan hak ulayat.
Kasus ini Lukas Borsafe laporkan pada Oktober 2023 dan dicabut kembali pada Senin 27 November 2023.
Dalam materi gugatan, penggungat merasa memiliki hak ulayat atas yang dikuasai Lemasko dan Lemasa.
Namun dalam kenyataannya penggugat mencabut kembali perkaranya, dengan alasan materi gugatannya kurang jelas.
Ia menjelaskan dalam perkara dengan nomor 907 penggugat menggunakan nama lembaga ‘Lemasai’. Sementara perkara nomor 554 penggugat menggugat dengan atas nama Badan Musyawarah Lemasko.
Sementara Gregorius Okoare, Ketua Lemasko mengajak masyarakat Kamoro umumnya harus lebih kompak. Karena di dalam Lemasko banyak sekali kubu-kubuan yang statusnya tidak jelas.
Gery demikian biasa ia disapa, di hadapan masyarakat dan pengurus Lemasko menegaskan lembaga-lembaga yang melakukan gugatan terhadap Lemasko yang dipimpinnya merupakan ilegal.
Gery menegaskan oknum-oknum tersebut saat ini mempunyai utang begitu banyak, baik kepada orang yang ada di Jakarta maupun di Timika.
Kepada warga Mimika maupun yang ada di Jakarta yang merasa dirugikan atas pemberian pinjaman silakan melaporkan oknum-oknum tersebut yang mengatasnamakan Lemasko ke pihak kepolisian.
“Gara-gara ulah mereka itu merusak nama baik Lemasko. Saya minta yang punya piutang ke mereka silakan laporkan mereka di polisi. Penjarakan masyarakat saya,” tegasnya.
Gery menyayangkan ada oknum masyarakat Kamoro yang mengklaim bahwa mulai dari Nakiai sampai Mile 50 hak ulayatnya. Itu merupakan bentuk penipuan.
Putra Kamoro ini menegaskan saat ini Ketua Lemasko bersama pengurusnya yang sah adalah dibawah kepemimpinannya, yang secara legalitas hukum terdaftar di Kemenkumham.
Selain itu, Gery meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, TNI-Polri, paguyuban atau siapa saja yang hendak memberikan undangan menghadiri suatu kegiatan antarlah undangan ke Lemasko yang dipimpinnya bukan kepada yang pihak lain.
Kepada oknum atau kelompok masyarakat Kamoro yang hendak melakukan gugatan, Gery meminta melakukan gugatannya di PN Kota Timika saja daripada di Jakarta yang hanya untuk membuang-buang biaya, waktu, tenaga dan pikiran.
Gery juga bersama pengurus Lemasko berencana tahun 2024 mengagendakan kegiatan untuk audiens dengan Pemkab Mimika, DPRD, TNI-Polri, tokoh intelektual, pemuda beserta semua paguyuban Nusantara.
Dalam audiens tersebut menyampaikan bahwa Lemasko yang sah adalah dibawah kepemimpinan dirinya. (Redaksi)
