ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Soal Tambang Migas di Agimuga, Pemprov Papua Tengah Belum Dapat Laporan dari Kementerian ESDM 

Masyarakat perlu membuka diri dan bisa menyelesaikan persoalan dengan duduk bersama. Dan jangan menggunakan kapasitas adat untuk menolak investor.   

7 November 2023
0
Soal Tambang Migas di Agimuga, Pemprov Papua Tengah Belum Dapat Laporan dari Kementerian ESDM 

Frets James Boray, Kadisnakertrans dan ESDM Provinsi Papua Tengah. (Foto :Redaksi/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi Papua Tengah sampai saat ini belum mendapatkan laporan terkait pembukaan eksplorasi tambang blok Migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika.  

Pernyataan ini disampaikan Frets James Boray, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans- ESDM) Papua Tengah kepada awak media di Timika, Selasa 7 November 2023.  

Menurutnya, sesuai aturan sebelum melakukan pelelangan harus ada rekomendasi wilayah yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk. Pemprov juga belum menerima surat dari Dirjen Migas Kementerian ESDM.  

“Biasanya sebelum lelang harus ada rekomendasi wilayah dari Gubernur. Pemprov juga belum terima surat dari Kementerian ESDM,” ujar james.  

Baca Juga

Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli dan Bakti Sosial Peringati HUT ke-81 Brimob di Oksibil

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Sementara terkait dengan adanya penolakan masyarakat adat yang tidak mengijinkan pembukaan blok Migas tersebut, James berpendapat sebaiknya masyarakat tidak perlu menolak investor yang akan berinvestasi di daerah ini.  

“Biarkan investor masuk, karena kalau tanpa investor bagaimana daerah ini mau berkembang,” tegas James. 

Ia meminta kepada masyarakat agar tidak menghalangi investor untuk berinvestasi. Masyarakat perlu membuka diri dan bisa menyelesaikan persoalan dengan duduk bersama. Dan jangan menggunakan kapasitas adat untuk menolak investor.

Terkait kekuatiran masyarakat akan menimbulkan masalah dampak lingkungan, James menuturkan, setiap ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti sebelumnya sudah ada dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).  

Dokumen yang akan berbicara, bukan masyarakat. Di situ akan dibahas bersama akademisi bersama masyarakat dan pemerintah,”jelas James. 

James berharap masyarakat tidak serta merta menjastifikasi bahwa pembukaan tambang akan merusak lingkungan. “Kita tidak punya kewenangan untuk mengatakan demikian. 

Proyek blog Migas Agimuga ini, James menyampaikan untuk ijin logam menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Provinsi Papua hanya mengeluarkan ijin batuan atau golongan C ditambah ijin pertambangan rakyat. (Redaksi) 

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    528 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post
Langkah Tepat, Polres Mimika Putuskan Pelaku Pengrusakan Patung Bunda Maria Dirawat di RSJ Abepura 

Langkah Tepat, Polres Mimika Putuskan Pelaku Pengrusakan Patung Bunda Maria Dirawat di RSJ Abepura 

expo pangansari

Exhibition dan Job Fair 2023, Sudah 1.353 Pelamar Masuk ke PT Pangan Sari Utama

Disdukcapil Mimika Laksanakan Bimtek ASN BerAKHLAK

Disdukcapil Mimika Laksanakan Bimtek ASN BerAKHLAK

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id