TIMIKA, Koranpapua.id– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dan Uji Publik Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Senin 6 November 2023 sebagai salah satu upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
Kegiatan dibuka Septinus Timang, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan menggantikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Pelaksanaan FGD dan uji publik ini, DLH Mimika bekerjasama dengan PT. Tatwa Jagatnata selaku konsultan penyusun dokumen.
Bupati Eltinus dalam sambutan yang dibacakan Septinus Timang mengatakan, peningkatan jumlah penduduk Mimika berdampak pada peningkatan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).
Pemanfaatan SDA yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan hidup, dapat berdampak buruk bagi alam dan manusia.
Untuk itu dibutuhkan penyusunan Rencana Penataan Ruang (RPR) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dibarengi dengan Perencanaan Perlindungan Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selama kurun waktu 30 tahun mendatang.
Bupati menilai hal ini sangat penting sebagai modal dasar seluruh pengembangan dan perencanaan program di suatu wilayah.
Bupati Mimika dua periode ini menegaskan pembangunan berkelanjutan tidak hanya mementingkan aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Melalui UU ini jelas mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Sementara Jeffri Deda, Plt Kepala DLH Mimika melalui Marike Pigai, ST.,MM Kassi Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup yang juga PPTK menjelaskan, kegiatan ini terkait Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD).
Melalui FGD juga untuk membahas daya dukung dan daya tampung lingkungan dan RPPLH Kabupaten Mimika jangka waktu lima sampai 20 dan 30 tahun.
Penyusunan dokumen ini untuk mendukung Kajian Lingkungan Strategis (KLS) guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta RTRW Kabupaten Mimika.
“Ini menjadi fondasi dari seluruh kegiatan pembangunan di Mimika. Dokumen ini belum ada sampai Mimika berusia 27 tahun. RTRW yang ada di Kabupaten Mimika akan merujuk kepada daya dukung dan daya tampung,” papar Marike.
Mendukung kegiatan ini DLH melibatkan beberapa OPD. Diantaranya, Bappeda, BPBD, PUPR, Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura, Taman Lorenz dan distrik dan lain-lain.
Melibatkan OPD berhubungan dengan permintaan data-data sekunder untuk dimasukan dalam satu dokumen daya dukung dan daya tampung.
Hasil akhir dari FGD ini akan mendapatkan dua dokumen penting yakni Daya Dukung-Daya Tampung Lingkungan dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Mimika.
Berdasarkan dua dokumen penting ini akan dilanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2024 untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda Mimika.
Selanjutnya Ranperda tersebut didorong ke DPRD Mimika guna dibahas dan ditetapkan menjadi Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika.
Ia berharap dengan adanya Perda, pemerintah maupun pihak swasta yang hendak membangun tetap mengacu pada dua dokumen ini, dengan tujuan tetap menjaga kelestarian lingkungan jangka waktu lima, 20 hingga 30 tahun mendatang. Mari selamatkan bumi. (Redaksi)
