TIMIKA, Koranpapua.id- Masyarakat Mimika yang hendak mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dianjurkan untuk datang menemui langsung petugas di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya praktek calo yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Apabila menemukan oknum-oknum yang menawarkan jasa calo untuk mengurus NIB segera melaporkan ke Bidang Pengaduan Dinas PMPTSP Mimika
Abraham Y. Kateyau, Kadis PMPTSP melalui Kabid Pelayanan Perijinan, Herlina Imea kepada Koranpapua.id, di ruang kerjanya mengatakan, keluhan terkait praktek calo sudah disampaikan mama-mama pedagang Pasar Sentral pada kegiatan sosialisasi baru-baru ini.
Bahwa ada oknum yang menawarkan jasa pengurusan NIB dengan melengkapi sejumlah syarat yakni, surat pengantar dari RT, kelurahan atau kampung dan distrik.
Selain melengkapi semua syarat itu, oknum calo juga meminta sejumlah uang untuk memperlancar proses penerbitan NIB oleh DPMPTSP.
Kepada masyarakat, Herlina menganjurkan apabila menemukan oknum-oknum yang menawarkan jasa calo untuk mengurus NIB segera melaporkan ke Bidang Pengaduan Dinas PMPTSP Mimika.
Berdasarkan laporan tersebut menjadi dasar PMPTSP untuk melanjutkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. “ Warga harus luangkan waktu datang mengurus sendiri di kantor supaya tidak mudah tertipu oleh oknum pelaku yang tidak bertanggungjawab,” saran Herlina.
Pelayanan perijinan NIB gratis tanpa dipungut biaya. Untuk mendapatkan NIB, bisa dilakukan secara manual dan online. Secara manual pemohon langsung datang ke kantor Dinas PMPTSP dengan membawa KTP, email serta nomor HP untuk diproses oleh petugas.
Dan secara online pemohon bisa mengakses pendaftaran menggunakan android atau laptop dengan mengisi NIK serta data diri pemohon, email dan nomor HP. Pendaftaran sistem online bisa dilakukan di mana saja yang penting jaringan internetnya ada.
Herlina menjelaskan, dasar pelaksanaan pelayanan satu pintu yaitu, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.
“Ini menjadi dasar semua jenis ijin yang ada di OPD-OPD sudah harus berada di Dinas PMPTSP Mimika,” tandasnya.
OPD yang sudah menempatkan petugasnya yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian.
Setiap petugas yang bekerja pada Dinas PMPTSP diberikan insentif tambahan khusus. Pemberian insentif bertujuan untuk mencegah terjadinya pungutan liar. Selama melaksanakan tugas selalu diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tunjangan tambahan khusus juga diberikan kepada bagian teknis, dengan syarat pembayaran sesuai dengan data daftar hadir. ” Tenaga teknis tiap hari harus ada di sini. Kemarin yang baru masuk Dinas Pariwisata,” jelas Herlina.
Untuk tenaga teknis dari Dinas Lingkungan Hidup, hingga saat ini belum ada petugas penganti, karena pegawai sebelumnya sudah diangkat menduduki jabatan baru.
Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru ada petugasnya setelah dibangun Mall Pelayanan Publik. Sedangkan Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi sampai sekarang belum menempati petugasnya.
Padahal menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Mimika, Dinas PMPTSP sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua OPD untuk menempatkan petugasnya.
Data Pengurusan Ijin Secara Manual yang Dibertbitkan PMPTSP
Tahun 2016 sebanyak 7.364
Tahun 2020 sebanyak 4.244
Tahun 2021 sebanyak 3.683
Tahun 2022 Sebanyak 4.213.
Sementara secara Online Single Submission (OSS) sejak 4 Agustus 2021 sampai 22 Agustus 2023 sebanyak 3.438 NIB dengan klasifikasi risiko tinggi sebanyak 615 NIB, rendah 3616 NIB, menengah rendah 1010 NIB dan menengah tinggi sebanyak 3325 NIB.
Berdasarkan data pengurusan ijin secara online dari Januari sampai 31 Agustus 2023 sebanyak 1.154 NIB dan yang mengurus manual sebanyak 2064 NIB. (Redaksi)
