TIMIKA, Koranpapua.id- Pembahasan terkait Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) PT Freeport Indonesia masih menyisahkan persoalan.
Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) merasa tidak pernah dilibatkan Freeport dalam pembahasan Amdal.
Freeport malah lebih mengakomodir kelompok-kelompok tertentu. Termasuk pemindahan lokasi pembuangan limbah ke tempat baru, tanpa koordinasi dan melibatkan Lemasa.
Hal ini disampaikan Agus Anggaibaik, Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Tengah (MRP-PT) dalam pertemuan bersama Pengurus Lemasa dan tokoh masyarakat Amungme yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Minggu 11 Februari 2024.
Informasi terkait tidak dilibatkan Lemasa dalam pembahasan Amdal, kata Agus diperoleh dari Ketua Lemasa John Manuel Magal.
“Setelah menerima aspirasi ini kami tidak bisa langsung menyatakan ini benar atau salah. Setelah menerima aspirasi ini kami akan undang pihak-pihak terkait dalam hal ini Freeport bersama pemerintah daerah untuk mendengar penjelasan dan berdiskusi supaya masalah Amdal diselesaikan secara baik,” jelas Agus.
Mantan Anggota DPRD Mimika ini mengatakan, dengan mengundang Freeport maka bisa diketahui duduk persoalan dan dapat diselesaikan. Ini bertujuan agar kedepan Freeport dan Lemasa bisa menyelesaikan masalah Amdal secara baik.
“Tadi disampaikan pembahasan Amdal bahwa Freeport hanya melibatkan kelompok tertentu yang mempunyai muatan kepentingan. Tapi inikan masih versinya Lemasa dan kami akan koordinasikan dengan Freeport,” katanya.
Agus menegaskan persoalan Amdal ini, Freeport harus menyelesaikan secara baik. Terlebih dahulu menyelesaikan persoalan lokasi pembuangan limbah yang lama, dan selanjutnya membahas lokasi pembuangan limbah yang baru.
“Akan diupayakan diselesaikan secara baik. Tapi kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, maka harus duduk bersama supaya tidak boleh ada persoalan-persoalan di masyarakat maupun di perusahaan itu sendiri,”tandas Agus.
Dengan demikian masyarakat dan perusahaan dapat bersinergi dan tidak ada persoalan di kemudian hari. Operasional perusahaan berjalan lancar dengan dukungan penuh masyarakat.
“Apabila masyarakat tidak merasa aman dampaknya juga akan dirasakan oleh perusahaan. Sehingga dalam pembahasan Amdal bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,”tandas Agus. (Redaksi)
