TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat pengelolaan data kesejahteraan sosial sebagai upaya memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi operator tingkat distrik, kelurahan, dan kampung tahun 2026, Kamis 12 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Mimika itu dibuka Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fransiskus Bokeyau.
Dalam sambutan Fransiskus mengatakan, data sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, terutama terkait penyaluran bantuan sosial.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi acuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, menentukan kelompok sasaran penerima bantuan, serta memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata. Sebaliknya, kita juga tidak menginginkan adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, para operator diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengelola, memperbarui, memverifikasi, serta memvalidasi data sosial ekonomi masyarakat melalui aplikasi SIKS-NG.
Fransiskus menegaskan, SIKS-NG bukan sekadar aplikasi administrasi untuk memasukkan data, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pemerintah.
Karena itu, para operator diminta bekerja berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan, bukan berdasarkan perkiraan ataupun kepentingan tertentu. Ketelitian dalam mengelola data akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan dan menyusun prioritas pembangunan.
Selain ketepatan pendataan, koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung juga perlu diperkuat agar informasi yang dihimpun tetap selaras dan tidak terjadi perbedaan maupun tumpang tindih data.
Pemutakhiran data secara berkala juga menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut perlu segera diperbarui agar tetap tercermin dalam basis data pemerintah.
Bupati berharap, penguatan DTSEN dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Mimika. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan yang disusun pemerintah benar-benar mengacu pada kebutuhan masyarakat.
“Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Dibutuhkan komitmen, keterlibatan berbagai pihak, serta kerja sama yang kuat hingga ke tingkat kampung dan keluarga,” pesannya.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut, terutama narasumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memberikan materi dan pemahaman kepada para peserta.
Melalui pelatihan ini, para operator diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas pendataan di wilayah masing-masing. Dengan pengelolaan data yang semakin akurat dan transparan, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Mimika diharapkan semakin tepat sasaran. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
