TIMIKA, Koranpapua.id – Sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika mengambil langkah tegas dengan memalang Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) di Jalan Cenderawasih SP2, Rabu 19 Agustus 2026.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap pelaksanaan afirmasi pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha OAP yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
Di pintu masuk kantor, massa membentangkan spanduk bertuliskan:
“Stop Rampas Hak OAP. Kontraktor OAP Menuntut Implementasi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025. Afirmasi Sudah Diberikan oleh Pemerintah Tetapi Dimanipulasi UPBJ”
Perpres Nomor 108 Tahun 2025 sendiri mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua.
Ketua Umum Konsolidasi Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten Mimika, Victor Tsenawatme, mengatakan tuntutan utama mereka adalah memastikan paket pekerjaan yang diperuntukkan bagi pengusaha OAP benar-benar diberikan sesuai ketentuan.
“Kami fokus pada pekerjaan yang tidak terbatas dan pekerjaan yang memang difokuskan untuk pengusaha Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Perpres 108 Tahun 2025,” tegasnya.
“Kami melihat masih banyak pekerjaan yang seharusnya menjadi bagian pengusaha OAP, tetapi justru diambil alih pihak non-OAP,” lanjut Victor saat ditemui Koranpapua.id di lokasi.
Minta Pengadaan Dibuka Transparan
Victor menegaskan, para kontraktor OAP tidak meminta perlakuan khusus di luar aturan. Mereka hanya menuntut keterbukaan, transparansi dan kepastian dalam pembagian paket pekerjaan.
Menurutnya, jumlah pekerjaan yang tersedia sebenarnya cukup besar. Ia mencontohkan paket pekerjaan di Dinas Perhubungan Mimika yang disebut mencapai sekitar 49 paket pekerjaan.
“Kalau pekerjaan itu dibuka dan dibagi sesuai aturan, sebenarnya masih banyak ruang bagi pengusaha Papua. Tinggal bagaimana pengaturannya secara transparan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi internal terhadap proses pengadaan sehingga paket pekerjaan APBD 2026 dapat segera disalurkan kepada pengusaha OAP sesuai ketentuan.
“Kami Tidak Ingin Satu Oknum Merusak Citra Pengusaha Papua”
Victor juga menyinggung adanya pengalaman buruk yang dilakukan satu atau dua oknum pengusaha yang kemudian berdampak terhadap citra seluruh kontraktor OAP.
Menurutnya, pengusaha Papua saat ini ingin membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Teman-teman OAP yang mendapat pekerjaan punya tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dari awal sampai 100 persen, bukan menjual pekerjaan,” katanya.
Menurut Victor, profesionalisme menjadi kunci untuk membangun kepercayaan pemerintah terhadap pengusaha OAP.
Pilih Jalur Dialog, Demo Bukan Pilihan Utama
Meski melakukan pemalangan, Victor menegaskan pihaknya sebenarnya lebih mengedepankan jalur dialog dan komunikasi dengan pemerintah.
Ia mengaku bersyukur aksi tersebut justru membuka ruang pertemuan dengan Bupati, Wakil Bupati Mimika, Sekda dan Kepala Bappeda.
Mereka berharap hasil evaluasi pemerintah dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti.
“Kami sebenarnya ingin melalui langkah-langkah profesional. Kami tidak ingin terus-menerus demo. Ruang dialog harus tetap dibuka karena pemerintah adalah pejabat negara yang harus kita hormati,” ujarnya.
Namun, Victor memberikan sinyal bahwa pihaknya akan menentukan langkah berikutnya apabila hasil evaluasi pemerintah tidak memberikan kepastian.
“Kami berharap hasil evaluasi itu bisa segera disampaikan sehingga pekerjaan APBD 2026 dapat tersalurkan kepada pengusaha Papua,” pungkasnya.
Bagi para kontraktor OAP, persoalan ini bukan sekadar perebutan paket pekerjaan, tetapi menyangkut apakah afirmasi yang sudah diberikan negara benar-benar sampai kepada pengusaha asli Papua di Mimika.***
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
