SORONG, Koranpapua.id- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Papua dan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua dan Wilayah DOB yang diselenggarakan di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat 10 Juli 2026.
Rapat membahas hasil pengukuran IDI Tahun 2025, khususnya tantangan dan langkah penguatan demokrasi di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Tahun 2025 menjadi pengukuran IDI pertama bagi empat DOB Papua, sehingga diperlukan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menegaskan bahwa hasil IDI perlu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.
“Penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Haryadi ketika memimpin Rakor yang berlangsung di Sorong Kamis 9 Juli 2026.
Ia menambahkan, penguatan hak-hak kebebasan sipil, kesetaraan, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola demokrasi yang kontruktif, serta pemanfaatan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya stabilitas politik dan demokrasi, serta pembangunan ekonomi di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, selesainya Rapat Koordinasi dilanjutkan kegiatan pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Pada pertemuan itu lebih ditegaskan adanya komitmen penuh oleh pemerintah daerah, khususnya di Papua Barat Daya dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan membangun sinergi dengan seluruh pihak terkait.
“Kami menyambut baik pendampingan dari Tim IDI Nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi ini melalui langkah-langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan capaian IDI di daerah,” kata Elisa Kambu.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Nasional mengapresiasi atas antusias dan komitmen yang diberikan oleh unsur pemerintah daerah.
Serta menjadi pemantik untuk mengintensifkan program pengawalan dan pendampingan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka penguatan dan peningkatan demokrasi melalui IDI. (Redaksi)
