TIMIKA, Koranpapua.id- Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar penjaringan aspirasi dan rapat dengar pendapat bersama masyarakat adat Kabupaten Mimika terkait pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta situasi keamanan di wilayah Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Sabtu 16 April 2026, dihadiri Ketua MRP Papua Tengah Agus Anggaibak, perwakilan lembaga adat LEMASA dan LEMASKO, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah Mimika.
Forum ini menjadi ruang dialog antara MRP dan masyarakat adat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian utama, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan Otsus dan kondisi keamanan di Papua Tengah.
Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan keprihatinan terhadap situasi keamanan yang dinilai masih rawan dan menimbulkan korban sipil.
Salah satu perwakilan masyarakat, Fransisca Pinimet, menyoroti berbagai insiden kekerasan yang berdampak pada warga sipil.
Ia juga menyerukan pentingnya dialog damai antara Jakarta dan Papua serta evaluasi terhadap penempatan aparat keamanan di wilayah Papua.
Selain itu, ia menyinggung dugaan pelanggaran HAM dalam sejumlah peristiwa keamanan di Papua Tengah, serta meminta penarikan pasukan militer organik dan non-organik dari Tanah Papua.
Fransica juga menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua sebagai solusi damai atas konflik yang berkepanjangan.
Sejumlah peserta forum juga menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Mereka menilai pengelolaan Otsus selama ini belum efektif dan belum menjawab kebutuhan dasar masyarakat di tingkat akar rumput.
“Saya rasa Otsus itu hanya nama yang dipakai, tapi kita tidak merasakan manfaatnya. Lebih baik dikembalikan saja ke pusat,” ujar Donatus Kelanangame.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua MRP Papua Tengah Agus Anggaibak menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat tidak akan berhenti di tingkat daerah, melainkan akan dibawa ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
Ia menjelaskan bahwa MRP hadir untuk menyerap aspirasi dari delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk Mimika, terutama terkait pelaksanaan Otsus dan situasi keamanan yang masih menjadi perhatian serius.
“Keamanan di Papua Tengah sampai sekarang belum sepenuhnya baik. Banyak kejadian yang menimbulkan korban jiwa di sejumlah daerah, sehingga kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa seluruh hasil penjaringan aspirasi akan dibahas dalam forum internal MRP sebelum disampaikan ke pemerintah pusat. Tujuannya adalah mencari solusi konkret demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Sebagai lembaga perwakilan, baik DPR maupun MRP, kita tidak bisa hanya berbicara di atas meja. Kita harus turun langsung mendengar masyarakat agar bisa mencari solusi. Apa yang disampaikan harus kita bawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, perwakilan LEMASKO, Ferdi Soni Atiamona, dan LEMASA, Manuel Jhon Magal, menyambut baik pelaksanaan forum tersebut.
Mereka berharap pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus dapat diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat dialog antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marhen LL Moru
