TIMIKA, Koranpapua.id- Pemutaran film dokumenter ‘Pesta Babi’ yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan di Papua dibubar paksa di sejumlah daerah di Indonesia.
Meski demikian, di tengah situasi itu permintaan pemutaran film tersebut justru semakin meningkat.
Wacchdoc melaporkan sedikitnya 21 kali terjadi ‘intimidasi’ selama pemutaran film tersebut di berbagai daerah di Indonesia.
Intimidasi ini berupa telepon pihak keamanan, dipantau langsung intelejen, permintaan identitas penyelenggara hingga tindakan pembubaran secara paksa.
Terkait adanya pelarangan pemutaran film ini, pihak TNI angkat bicara. Berikut penyataan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto seperti dilansir, Sabtu 16 Mei 2026.
Menurut Tri Purwanto, setiap karya film yang dipertontonkan secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
Terkait film Pesta Babi, hingga kini belum adanya sertifikasi resmi menjadi alasan utama mengapa pemutaran film tersebut dinilai tidak tepat dilakukan di ruang publik.
“Kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Tri Purwanto
Dikatakan, situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga, terlebih di tengah berbagai program pembangunan yang saat ini terus berjalan di sejumlah wilayah.
Dengan penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi dari otoritas berwenang berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.
Dikuatirkan dengan adanya narasi-narasi sepihak dapat membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Kami menghimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif,” pungkasnya.
Saat ini, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan akan terus memantau situasi guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga.
Aparat turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.
Selain menyoroti persoalan tersebut, Tri Purwanto juga kembali memastikan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan selama ini prajurit TNI aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat.
Termasuk membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, hingga mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. (Redaksi)
