TIMIKA, Koranpapua.id- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Hybrid Kanal Lapor dan Integrasi Data selama tiga hari, 11–13 November 2025.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, dibuka oleh Ananias Faot, Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika.
Sekitar 60 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta para operator atau person in charge (PIC) hadir sebagai peserta dalam kegiatan itu.
Dalam laporan panitia, Frans Kambu menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para PIC agar lebih sigap menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui Kanal Lapor Mimika Center.
Melalui pelatihan ini, setiap OPD diharapkan dapat memanfaatkan fitur sistem dengan maksimal, mempercepat tindak lanjut laporan, dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
“Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk mewujudkan Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Rampil, Objektif, dan berdaya saing menuju Gerbang Emas,” ujar Frans.
Dukung Program Smart City
Dalam sambutannya, Ananias Faot menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk mendukung pengembangan ekosistem Smart City di Mimika.
“Program ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi,” kata Ananias.
Ia berharap, Layanan Terpadu Mimika Center bisa menjadi pusat layanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat, dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Untuk itu, diperlukan SDM yang kompeten, adaptif, dan berintegritas.
“Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, tapi juga momen memperkuat kolaborasi antar-OPD demi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Menuju Transformasi Digital dan Satu Data
Ananias juga menekankan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur dan aplikasi. Kualitas SDM juga harus terus ditingkatkan agar sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia Satu Data.
“Kita semua dituntut menyesuaikan diri dengan program transformasi digital. Pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2041 seluruh layanan di Indonesia sudah berbasis digital. Jadi, jangan sampai kita alergi terhadap teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berupaya menyatukan berbagai aplikasi layanan publik menjadi satu sistem terpadu berbasis Satu Data.
“Dengan sistem ini, masyarakat dan OPD tidak akan bingung lagi. Setiap PIC juga akan punya tanggung jawab yang jelas melalui SK Bupati,” tutupnya.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber nasional dari Jakarta, yaitu Muhammad Arief Hadinata, Muhammad Musti, dan Bernarditto Andy Prabowo. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
