NABIRE, Koranpapua.id- Sinergitas antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu dilakukan untuk menangani eskalasi konflik bersenjata yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Akibat eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang semakin meningkat, telah berdampak pada situasi sosial kemasyarakatan yang tidak kondusif.
Hal itu disampaikan Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi di Nabire, ibukota Papua Tengah, Kamis 5 Juni 2025.
Dalam kunjungan kerja itu, Yorrys Raweyai menyempatkan waktu berdialog dengan berbagai kalangan seperti pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua Tengah, Kepala BIN serta Danrem 173 Nabire.
Dikatakan, konflik bersenjata di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniyai, dan Dogiyai, menyebabkan masyarakat berada dalam ketakutan.
Tidak saja dapat menggangu kenyamanan hidup masyarakat, konflik tersebut juga mengakibatkan terganggunya aktivitas fasilitas publik seperti, sekolah dan rumah sakit.
Yorrys yang terpilih menjadi anggota DPD RI melalui Daerah Pemilihan Papua Tengah ini mengatakan, masyarakat hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akibat konflik tersebut.
Disampaikan bahwa, masyarakat tidak hanya takut akan kehilangan nyawa, tapi juga masa depan yang tidak menentu akibat anak-anak yang sulit memperoleh pendidikan.
“Bagaimana mau ada pembelajaran di tengah bising suara senjata yang bersahutan,” ujarnya.
Yorrys menilai konflik yang saat ini yang terjadi di wilayah Papua adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang sudah berlangsung sekian lama.
Salah satu persoalannya yakni, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup masih rendah, tingkat kesejahteraan masih minim, kualitas pendidikan dan kesehatan yang memprihatinkan. (Redaksi)
