TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika diminta tidak hanya mengukur keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari efektivitas penggunaannya dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menegaskan, penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Kemong saat membuka kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika di lantai III Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jumat 20 November 2026.
Menurut Kemong, laporan pertanggungjawaban tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif yang berisi kumpulan dokumen dan angka keuangan.
Laporan tersebut harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Melalui laporan ini, kita harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan setiap rupiah anggaran, baik dari segi kesesuaian dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, data dan angka keuangan perlu dianalisis secara mendalam agar dapat memberikan gambaran utuh mengenai capaian kinerja pemerintah daerah, efektivitas dan efisiensi anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Analisis tersebut juga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan.
Kemong menekankan, evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban harus dilakukan secara substantif, bukan sekadar melihat angka realisasi anggaran dan persentase penyerapan.
Setiap perangkat daerah diminta mampu menjelaskan penyebab tidak tercapainya target pendapatan, rendahnya penyerapan anggaran maupun besarnya sisa anggaran pada program dan kegiatan tertentu.
“Setiap permasalahan harus dikaji berdasarkan fakta untuk menemukan akar persoalan dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret sebagai dasar peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD pada tahun berikutnya,” katanya.
Ia juga meminta agar penggunaan anggaran dikaitkan langsung dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, belanja daerah harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.
Karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata diukur dari tingginya penyerapan anggaran maupun pencapaian opini audit, tetapi dari sejauh mana anggaran digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.
Kemong turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kelengkapan dokumen, keakuratan data serta bukti pertanggungjawaban yang sahih harus menjadi perhatian. Setiap temuan, kelemahan administrasi maupun ketidaksesuaian juga wajib ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.
“Saya ingin menegaskan kepada seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah agar tidak menganggap kegiatan ini sebagai rutinitas administratif atau seremonial semata,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terlibat aktif, menyampaikan data dan informasi secara akurat, melakukan evaluasi secara objektif serta menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dengan penuh tanggung jawab.
Kemong juga mengingatkan agar tidak ada perangkat daerah yang mengabaikan kewajiban atau menunda penyampaian data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan.
Ia berharap melalui koordinasi dan keseriusan seluruh perangkat daerah, penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat diselesaikan tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita tingkatkan kualitas pengelolaan APBD Kabupaten Mimika, bukan hanya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi terutama untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif dan efisien serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru









