JAYAPURA, Koranpapua.id– Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua menegaskan masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap program pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Papua.
Ketua MRP Papua Nerlince Wamuar menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Sam Perkins, Political Counsellor, Rabu 9 September 2026.
“Kami tidak ingin masyarakat adat hanya menjadi penonton. Tanah ini ada pemiliknya, yaitu masyarakat adat. Karena itu, setiap program yang dilakukan di atas tanah Papua harus melibatkan masyarakat adat,” kata Nerlince.
Menurut dia, pelibatan sejak awal penting untuk mencegah konflik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat.
Selain hak masyarakat adat, MRP juga menyoroti kondisi perempuan Papua. Nerlince berharap perempuan mendapat perhatian lebih, terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan.
“Semoga Tuhan berkenan memberikan perhatian lebih kepada perempuan Papua, terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas kehidupan sosial dan keagamaan. Nerlince menilai pembangunan Papua membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis.
Ia berharap dialog dengan perwakilan Kerajaan Inggris dapat memperkuat pemahaman mengenai kondisi Papua serta mendorong penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan pemberdayaan perempuan. (Redaksi)
