ADVERTISEMENT
Senin, November 23, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Gakkum Kehutanan Lacak Pemodal Tambang Ilegal Nabire, 10 Alat Berat dan Tujuh WNA China Diamankan

Petugas tengah memburu pemodal yang tidak berada di tempat saat penggerebekan dan telah mengusulkan langkah pencekalan.

14 Mei 2026
0
Gakkum Kehutanan Lacak Pemodal Tambang Ilegal Nabire, 10 Alat Berat dan Tujuh WNA China Diamankan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) membongkar praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) membongkar praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) yang terstruktur di kawasan hutan Nabire, Papua Tengah.

Dalam operasi ini, petugas mengamankan tujuh Warga Negara Asing (WNA) asal China yang diduga kuat terlibat dalam manajemen teknis tambang ilegal tersebut.

Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen besar Satgas PKH untuk memberantas perusakan ekosistem sumber daya alam yang kini dilakukan secara profesional dan masif.

“Praktik pelanggaran maupun tindak kejahatan perusakan ekosistem hutan adalah kejahatan serius dan terorganisir,” tegas Dwi dakam siaran persnya di Jakarta, rabu 13 Mei 2026.

Baca Juga

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Ia menambahkan bahwa di bawah arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pihaknya secara nyata memperkuat tata kelola kehutanan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan eksploitatif ilegal.

“Kami ingin memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara lestari dan berkeadilan,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengungkapkan bahwa pola operasi di lapangan menunjukkan adanya sindikat yang memiliki alur komando jelas.

“Ketika di satu lokasi ditemukan alat berat, kamp pekerja, hingga pembagian tugas, itu menunjukkan operasi ilegal skala besar,” kata Rudianto.

Penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja di lokasi, tetapi harus memutus rantai pasok, penyokong dana, hingga pihak yang menikmati manfaat utamanya.

“Kami akan menelusuri aliran dana dan menghitung kerugian negara akibat kerusakan yang ditimbulkan,” tandasnya.

Operasi gabungan yang melibatkan Kodam XVII Cenderawasih dan Korem 173 Praja Vira Braja ini menyasar lokasi di sekitar KM 95 Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.

Berdasarkan plotting, lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 10798 Tahun 2025.

Dalam penggerebekan tersebut, tim mengamankan sejumlah barang bukti dan fasilitas pendukung, di antaranya 10 unit alat berat (excavator dan wheel loader), satu kamp karyawan dan 2 pondok operator.

Sementara, tujuh WNA asal China yang kini telah diserahkan ke Kantor Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik menemukan fakta bahwa ketujuh WNA tersebut berperan sebagai manajemen dan tenaga spesialis tambang bawah tanah.

Selain itu, petugas tengah memburu pemodal (aktor intelektual) yang tidak berada di tempat saat penggerebekan dan telah mengusulkan langkah pencekalan.

Para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal Rp1,5 miliar hingga maksimal Rp10 miliar.

Satgas PKH memastikan proses hukum akan terus dikawal guna memberikan efek jera terhadap para perusak hutan di Papua. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

22 November 2026
Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

21 November 2026
Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

21 November 2026
Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

21 November 2026
SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

21 November 2026
Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

21 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    537 shares
    Bagikan 215 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    534 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Peristiwa Dogiyai Berdarah: Empat Personel Polres Nabire Dipecat, Kapolsek Kamu Demosi Tiga Tahun

Peristiwa Dogiyai Berdarah: Empat Personel Polres Nabire Dipecat, Kapolsek Kamu Demosi Tiga Tahun

Ditutup Sementara, Pemprov Papua akan Lakukan Perbaikan Kerusakan Stadion Lukas Enembe

Ditutup Sementara, Pemprov Papua akan Lakukan Perbaikan Kerusakan Stadion Lukas Enembe

Rolling Jabatan Belum Dilakukan, Bupati Johannes Rettob Minta ASN Fokus Bekerja

Rolling Jabatan Belum Dilakukan, Bupati Johannes Rettob Minta ASN Fokus Bekerja

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id