TIMIKA, Koranpapua.id- Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah di Nabire, baru-baru ini.
Sosialisasi tersebut sebagai bagian dari penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional dalam mendukung pencapaian target pengendalian perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti sekitar 80 peserta secara luring serta ±100 peserta secara daring yang terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, OPD dan UPTD Provinsi, UPT Kementerian Kehutanan, serta pemangku kepentingan terkait.
Seperti dilansir laman Kementerian Kehutanan, Sabtu 14 Februari 2026, Kepala Balai Besar KSDA Papua, sekaligus Ketua Panitia, Johny Santoso, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan daerah.
Khusus terkait dengan Rencana Operasional Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ke dalam dokumen operasional tingkat provinsi melalui rangkaian tiga workshop dengan pendampingan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FoRETIKA).
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menyampaikan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan selaku Ketua Pelaksana Operation Management Office (OMO) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Ditegaskan bahwa sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) memegang peranan strategis dalam pencapaian target penurunan emisi nasional sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030.
Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 Tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC).
Secara garis besar, materi sosialisasi memaparkan strategi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan.
Termasuk pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial (target nasional 12,7 juta hektare), rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, konservasi keanekaragaman hayati, serta penguatan penegakan hukum dan sistem monitoring.
Disampaikan pula dukungan data dan informasi spasial dalam perencanaan, potensi luas karhutla di Papua Tengah sebesar 571 hektare (data s.d. 31 Desember 2025).
Serta cakupan aksi mitigasi di kawasan konservasi seluas 1.060.847 hektare dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) seluas 39.689.111 hektare dengan total 40.749.958 hektare.
Sebagai tindak lanjut, pada 12 Februari 2026 telah dilaksanakan workshop teknis pertama penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah.
Agenda kegiatan akan dilanjutkan dengan dua workshop berikutnya guna mematangkan dokumen perencanaan sebagai acuan implementasi di tingkat provinsi.
Melalui sinergi dan kolaborasi multipihak, Kementerian Kehutanan optimis Provinsi Papua Tengah dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta mendukung pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. (Redaksi)
